Dampak Konflik Geopolitik Biaya Tiket Pesawat Haji Terancam Naik, Pemerintah Siapkan Mitigasi

Ibadah haji di Tanah Suci.

Editor: Dinar Kencana

GEBRAK.ID; JAKARTA – Gejolak konflik geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, mulai berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji 2026. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah biaya penerbangan, yang berpotensi mengalami kenaikan signifikan seiring melonjaknya harga bahan bakar pesawat (avtur).

Kenaikan harga energi global yang dipicu konflik internasional membuat biaya operasional maskapai meningkat tajam. Avtur sendiri menyumbang porsi besar dalam struktur biaya penerbangan, yakni sekitar 25 hingga 40 persen dari total operasional maskapai. 

Biaya Penerbangan Haji Berpotensi Membengkak

Lonjakan harga avtur berdampak langsung pada tiket pesawat, termasuk penerbangan haji. Dalam skenario moderat, kenaikan biaya dapat mencapai Rp5 juta hingga Rp7 juta per jemaah, bahkan bisa menembus Rp8 juta dalam kondisi ekstrem. 

Jika dikalkulasikan secara nasional, tambahan beban biaya ini berpotensi mencapai Rp1,3 triliun hingga Rp1,8 triliun untuk seluruh jemaah Indonesia. 

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, menilai kondisi ini dapat memicu renegosiasi kontrak antara pemerintah dan maskapai penerbangan.

“Maskapai bisa saja mengajukan renegosiasi kesepakatan… karena adanya fluktuasi harga,” ujar Mustolih, dikutip dari Kompas.com Senin (6/4/2026) 

Ia menambahkan bahwa kenaikan ini tidak hanya berdampak pada tiket pesawat, tetapi juga berpotensi merembet ke komponen lain seperti akomodasi, konsumsi, hingga layanan di Arab Saudi. 

Pemerintah Akui Tekanan Global pada Tarif Penerbangan

Pemerintah mengakui bahwa kenaikan harga tiket pesawat tidak terlepas dari tekanan global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa harga tiket pesawat telah naik sekitar 9 hingga 13 persen akibat lonjakan harga avtur. 

 

“Kenaikan harga avtur ini tentu memengaruhi struktur biaya operasional maskapai,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026). 

Sikap Pemerintah dan Menteri Haji

Menanggapi potensi lonjakan biaya tersebut, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menyatakan tengah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, mengakui adanya potensi pembengkakan biaya akibat dinamika global, meskipun kontrak awal dengan maskapai telah disepakati.

Sementara itu, pemerintah juga melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi untuk mengantisipasi dampak lebih luas, termasuk kemungkinan perubahan rute penerbangan dan penguatan aspek keselamatan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama di tengah situasi global yang tidak menentu. “Keselamatan jamaah menjadi prioritas utama,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2026). 

Selain itu, pemerintah membuka opsi efisiensi dan optimalisasi pembiayaan agar kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada jemaah.

Untuk menekan dampak lonjakan harga tiket, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan, antara lain:

 

• Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat

• Penyesuaian fuel surcharge dengan batas tertentu

• Koordinasi ulang dengan maskapai dan DPR terkait struktur biaya haji . 

Namun demikian, para pengamat menilai bahwa biaya haji kini semakin dipengaruhi faktor eksternal global, sehingga ruang kendali pemerintah menjadi terbatas.

(Berbagai Sumber)

Berbagi :