Editor: M Zuhro AH
Wamenkomdigi Nezar Patria saat menerima audiensi Stasiun TV Saburai Lampung di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (13/05/2026). (Foto: Humas Komdigi)
GEBRAK.ID; JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengingatkan bahwa krisis industri media nasional kini bukan lagi sekadar persoalan bisnis perusahaan pers. Menurutnya, kondisi tersebut sudah berkembang menjadi ancaman serius terhadap kualitas informasi publik dan masa depan demokrasi digital di Indonesia.
Di tengah derasnya arus digitalisasi, Nezar menilai lanskap industri media berubah drastis. Siapa pun kini bisa membuat media dengan mudah, tetapi tidak semua mampu bertahan secara ekonomi.
“Saat ini membuat media itu mudah, yang susah itu jualnya. Semua orang bisa bikin media, tapi apakah bisa bertahan dan sustainable? Itu tantangannya,” ujar Nezar di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
AI dan Platform Digital Bikin Media Terpukul
Menurut Nezar, tantangan terbesar media saat ini datang dari dominasi platform digital global dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ia mengungkapkan hampir seluruh perusahaan media, baik lokal maupun nasional, masih berupaya mencari model bisnis baru agar tetap bertahan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Nezar bahkan menyoroti laporan Asosiasi Media Siber Indonesia yang menyebut fitur AI pada mesin pencari digital membuat trafik media turun drastis hingga hampir 10 kali lipat.
Penurunan trafik tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan perusahaan media karena sebagian besar pemasukan berasal dari iklan digital berbasis jumlah pembaca.
“Ada media yang biasanya memperoleh puluhan juta page views per hari, sekarang turun hampir sepuluh kali lipat. Ketika traffic turun, revenue juga turun. Akibatnya perusahaan harus mengendalikan biaya dan akhirnya terjadi PHK,” kata Nezar.
Fenomena ini disebut tidak hanya menghantam media nasional besar, tetapi juga media lokal dan televisi daerah yang selama ini menjadi sumber informasi utama masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Nezar Khawatir Informasi Dikuasai Buzzer
Di balik tekanan ekonomi tersebut, Nezar menilai ada ancaman yang jauh lebih besar, yakni menurunnya kualitas informasi publik.
Ia mengingatkan bahwa melemahnya media arus utama dapat membuka ruang lebih luas bagi penyebaran hoaks, disinformasi, hingga konten manipulatif yang tidak memiliki standar jurnalistik jelas.
“Nah, kita tidak bisa membiarkan informasi publik ini hanya dikendalikan platform atau buzzer-buzzer yang kualitas informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Nezar.
Menurut Nezar, information integrity atau integritas informasi menjadi taruhan besar di era digital saat ini. Jika media kredibel terus melemah, maka masyarakat berisiko semakin sulit membedakan informasi valid dan manipulatif.
Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi digital di Indonesia, terutama menjelang berbagai momentum politik dan sosial yang sangat bergantung pada arus informasi publik.
Pemerintah Dorong Publisher Rights
Sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem media, pemerintah saat ini terus mendorong implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 atau yang dikenal sebagai Publisher Rights.
Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan hubungan yang lebih adil antara perusahaan media dengan platform digital global seperti mesin pencari dan media sosial.
“Pemerintah sudah mencoba mengusahakan agar relasi dengan platform lebih fair dengan membuat Perpres Publisher Rights,” ujar Nezar.
Lewat regulasi itu, perusahaan media diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam kerja sama distribusi konten maupun monetisasi informasi digital.
Selain regulasi, Kementerian Komunikasi dan Digital juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai media, termasuk media lokal, guna menjaga penyebaran informasi publik yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab.
Keberlangsungan media profesional memang menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama di tengah banjir informasi cepat di era AI dan media sosial.
(Sumber: Humas Kementerian Komdigi)