Editor: Devona R
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan pernyataan pada media dalam pembukaan Program Magang Nasional 2026 di Jakarta, Senin (29/6/2026). (Foto: BPMI Sekretariat Presiden)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Pemerintah kembali memperluas Program Magang Nasional (PMN) pada 2026 dengan menargetkan 150 ribu peserta dari berbagai latar belakang. Selain memberikan pengalaman kerja langsung di perusahaan, program ini juga menawarkan penghasilan berkisar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, menyesuaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di lokasi penempatan.
Program yang menjadi salah satu upaya pemerintah mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja tersebut resmi diperkenalkan dalam pembukaan Program Magang Nasional 2026, Senin (29/6/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Program Magang Nasional merupakan salah satu inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto yang mulai dijalankan sejak 2025 melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini dirancang untuk membantu lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan peluang direkrut sebagai karyawan tetap.
"Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5 sampai Rp6 juta per bulan tergantung upah minimum kabupaten/kota tempat ia bekerja," ujar Teddy.
Tak Hanya Lulusan S1, Difabel Juga Dilibatkan
Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, PMN 2026 memperluas cakupan peserta. Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan sarjana (S1), tetapi juga membuka kesempatan bagi peserta dari berbagai profesi serta penyandang disabilitas.
Menurut Teddy, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan akses kerja yang lebih inklusif sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pengalaman profesional.
"Salah satu PR pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji," kata Teddy.
Peserta nantinya akan menjalani masa magang selama enam bulan di perusahaan mitra. Selama periode tersebut, mereka akan didampingi mentor atau pekerja senior yang bertugas memberikan bimbingan teknis maupun pengembangan keterampilan sesuai bidang pekerjaan.
"Peserta PMN dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skill bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel," ujar Teddy.
Kuota Naik Jadi 150 Ribu Peserta
Pada tahun kedua penyelenggaraannya, pemerintah meningkatkan kuota peserta secara signifikan. Jika pada 2025 program ini diikuti sekitar 100 ribu peserta, maka pada 2026 jumlah tersebut bertambah menjadi 150 ribu orang.
Peserta akan ditempatkan di sekitar 8.800 perusahaan mitra, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Peningkatan kuota ini dilakukan karena pemerintah menilai Program Magang Nasional memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
Banyak Peserta Langsung Direkrut Perusahaan
Teddy mengungkapkan, evaluasi pelaksanaan PMN 2025 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.
Dari sekitar 100 ribu peserta yang mengikuti program tahun lalu, sebanyak 30 persen atau sekitar 30 ribu orang berhasil direkrut menjadi pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang.
Sementara itu, sekitar 30 persen lainnya masih berada dalam proses rekrutmen dan diperkirakan akan memperoleh panggilan kerja dalam rentang dua hingga tiga bulan setelah program berakhir.
Data tersebut menunjukkan bahwa PMN bukan sekadar program pelatihan, tetapi juga menjadi jalur nyata bagi lulusan baru untuk memasuki dunia kerja.
"Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan," kata Teddy.
Selain memperoleh pengalaman profesional, peserta juga memiliki kesempatan membangun jaringan kerja, memahami budaya industri, serta meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi dapat terus ditekan sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia yang siap bersaing di dunia kerja.
(Sumber: Sekretariat Presiden)