Editor: A. Rayyan K
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap
tangan (OTT). Kali ini, Bupati Sukoharjo Etik Suryani diamankan dalam
OTT yang menjadi operasi ke-16 sepanjang 2026. (Foto: Gapura Jateng)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Sukoharjo Etik Suryani diamankan dalam OTT yang menjadi operasi ke-16 sepanjang 2026.
Kabar penangkapan tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Jumat (10/7/2026). "Benar," kata Fitroh singkat.
Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang melatarbelakangi penangkapan Etik Suryani. Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Dengan penangkapan ini, jumlah OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026 telah mencapai 16 operasi. Sejumlah kepala daerah, pejabat kementerian, aparat penegak hukum, hingga aparatur sipil negara masuk dalam daftar pihak yang terseret operasi tangkap tangan.
Gelombang OTT Kepala Daerah
Rangkaian OTT KPK pada 2026 dimulai pada 9-10 Januari dengan mengamankan delapan orang dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara yang berkaitan dengan periode 2021–2026.
Masih pada Januari, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT kedua, disusul Bupati Pati Sudewo pada operasi ketiga.
Memasuki Februari, KPK mengamankan Kepala KPP Madya Banjarmasin dalam OTT keempat. Tak lama berselang, operasi kelima menyasar Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dalam OTT keenam.
Selama Maret 2026, operasi tangkap tangan terus berlanjut. Tiga kepala daerah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, diamankan dalam tiga OTT yang berbeda.
Pada April, giliran Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang terjaring dalam OTT ke-10. Sementara sepanjang Mei 2026, KPK tidak melakukan operasi tangkap tangan.
Memasuki Juni, aktivitas KPK kembali meningkat. OTT ke-11 membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri. Selanjutnya, Bupati Muara Enim Edison diamankan dalam OTT ke-12.
Operasi ke-13 menyasar seorang aparatur sipil negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai pengembangan dari perkara sebelumnya. Sementara OTT ke-14 berujung pada penyerahan diri Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
Pada awal Juli, KPK menangkap Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim dalam OTT ke-15.
Kini, Bupati Sukoharjo Etik Suryani menjadi kepala daerah terbaru yang diamankan dalam OTT ke-16 KPK.
Rentetan operasi tangkap tangan tersebut menunjukkan bahwa penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi masih menjadi fokus utama KPK. Publik kini menunggu penjelasan resmi mengenai konstruksi perkara yang menjerat Bupati Sukoharjo beserta pihak-pihak lain yang turut diamankan.
(Sumber: KPK RI)