Editor: A. Rayyan K
Wamendagri Bima Arya memberikan sambutan dalam acara Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan
Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2026 yang digelar di
Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
GEBRAK.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan memperkokoh ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan mengendalikan inflasi akan memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat hingga terciptanya lapangan kerja baru.
Hal itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7/2026).
Bima menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mengawal upaya pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang rutin dilaksanakan sejak Oktober 2022.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth," ujar Bima.
Tantangan Daerah Kepulauan Berbeda
Bima menilai setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam mengendalikan inflasi.
Khusus di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), kondisi geografis kepulauan menjadi tantangan tersendiri karena tingginya biaya logistik dan pentingnya konektivitas antarpulau dalam menjaga kelancaran distribusi pangan.
Selain itu, aktivitas pariwisata, tingginya permintaan saat hari besar keagamaan, hingga faktor cuaca juga turut memengaruhi pergerakan harga kebutuhan pokok di kawasan tersebut.
"Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antarpulau tadi. Biaya logistik ini sangat memengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan distribusi sama-sama challenging atau menantang," kata Bima.
Tiga Agenda Penguatan Ketahanan Pangan
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bima Arya meminta kepala daerah memprioritaskan tiga langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan.
Pertama, meningkatkan kerja sama antardaerah untuk memastikan distribusi dan pasokan pangan tetap lancar.
Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna memantau perkembangan harga dan kondisi pasar secara real time sehingga pemerintah dapat mengambil langkah cepat ketika terjadi gejolak harga.
Ketiga, memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui kebijakan tata ruang wilayah agar ketersediaan lahan produktif tetap terjaga dalam jangka panjang.
Menurut Bima, pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dari hulu hingga hilir.
"Jadi apa yang kami sampaikan ini menggambarkan betapa pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, enggak hanya kepala daerah saja. Butuh bantuan Bank Indonesia, butuh juga intervensi dari Bulog, butuh juga penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan. Dan tentu leadership kepala daerah dalam hal ini menentukan," tegas Bima.
Acara GPIPS Wilayah Bali-Nusra 2026 turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, pejabat kementerian/lembaga, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah di Provinsi Bali.
(Sumber: Puspen Kemendagri)