4.922 Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera Mulai Pulih, 97 Harus Direlokasi

GEBRAK.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus mengawal pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan perkembangan tersebut dalam rapat koordinasi bidang pendidikan di Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Dalam rapat itu, Tito mendengarkan paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai perkembangan pemulihan pendidikan di tiga provinsi terdampak.

Menurut Tito, kembalinya aktivitas belajar mengajar menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan pascabencana. Meski ribuan sekolah mengalami kerusakan, pemerintah memastikan kegiatan pendidikan tetap berjalan.

“Tadi good news-nya tidak ada yang total semuanya di tenda seperti dulu. Sudah selesai, tinggal dua saja yang masih sebagian di tenda karena tidak mencukupi,” kata Tito.

Namun, proses rehabilitasi dan rekonstruksi belum selesai. Tito menyebut pengerjaan 4.922 sekolah membutuhkan waktu karena skala kerusakannya sangat besar. Pemerintah juga menghadapi berbagai kendala, mulai dari kondisi geografis, kerusakan akses, ketersediaan material, hingga bencana susulan.

“Jadi memang sekali lagi jumlahnya karena jumlahnya masif yang 4.922 (sekolah), tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat,” ujar Tito.

Berdasarkan perkembangan yang disampaikan Tito, sebanyak 616 sekolah masih memiliki progres rehabilitasi dan rekonstruksi di bawah 50 persen. Pemerintah akan memberikan pendampingan lebih intensif untuk sekolah-sekolah yang pengerjaannya masih tertinggal.

Persoalan lain muncul pada 97 sekolah yang harus direlokasi. Sebagian lokasi sekolah sebelumnya terdampak longsor, banjir, kehilangan lahan, atau berada di kawasan yang dinilai rawan bencana.

“Ini memerlukan sekali lagi dukungan dari rekan-rekan kepala daerah yang 97 yang perlu dilakukan relokasi,” kata Tito.

Tito meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan baru. Selain itu, akses menuju sekolah, termasuk jalan dan jembatan, juga perlu diperbaiki agar proses pemulihan tidak terhambat. Kebutuhan tersebut akan dikoordinasikan Satgas PRR dengan kementerian dan lembaga terkait.

Sementara itu, Abdul Mu’ti menjelaskan, dari 4.922 sekolah yang terdampak, sebanyak 4.821 sekolah sudah kembali menggunakan gedung asal. Sebanyak 99 sekolah masih menjalankan pembelajaran di ruang kelas darurat, sedangkan dua sekolah lainnya masih menumpang di bangunan lain.

“Dari 99 sekolah yang belajar di ruang kelas darurat, terdapat dua sekolah yang masih memanfaatkan tenda belajar yang ada untuk menambah kekurangan jumlah kelas darurat yang sudah disiapkan,” ujar Mu’ti.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp5,6 triliun untuk pemulihan pendidikan di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dana tersebut mencakup revitalisasi sekolah, penyediaan sarana dan peralatan pembelajaran, ruang kelas darurat, dukungan psikososial, kesiapsiagaan bencana, serta bantuan bagi peserta didik dan tenaga kependidikan terdampak.

Data Kemendikdasmen sebelumnya menunjukkan bencana di tiga provinsi tersebut berdampak pada 4.922 satuan pendidikan, sekitar 707.161 peserta didik, serta 59.620 guru dan tenaga kependidikan. Pemerintah kemudian menjalankan program revitalisasi dan dukungan pembelajaran agar proses pendidikan tetap berlangsung selama pemulihan.

(A. Rayyan K/Sumber: Puspen Kemendagri)