Mendagri Tito Teken SEB dengan Mentan, Pemda Diminta Dukung Percepatan Swasembada Pangan

GEBRAK.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat dukungan terhadap penyuluhan pertanian untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana serta pembiayaan operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Tito, penyuluh pertanian memiliki peran penting karena menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan.

Hal itu disampaikan Tito setelah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/10/2026).

Tito menjelaskan, keberadaan penyuluh pertanian sangat dibutuhkan untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat menjadi langkah nyata di daerah. Saat ini, penyuluh pertanian berada di bawah naungan Kementerian Pertanian berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.

“Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan),” ujar Tito kepada awak media.

Untuk menunjang pekerjaan para penyuluh, Tito meminta kepala daerah membantu operasional BPP melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme pembiayaan lain yang memungkinkan.

Tito menambahkan, Kementerian Pertanian juga akan memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan membuat program swasembada pangan berjalan lebih efektif hingga tingkat kecamatan. “Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026, Indonesia memiliki 37.237 penyuluh pertanian. Mereka menjalankan tugas dengan memanfaatkan 5.836 unit BPP yang tersebar di berbagai daerah.

Amran memastikan kementeriannya akan mempercepat perbaikan balai yang rusak dengan mengalihkan alokasi anggaran untuk kebutuhan tersebut. Ia menargetkan perbaikan balai yang mengalami kerusakan berat dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan, sedangkan seluruh perbaikan diharapkan rampung pada tahun berikutnya.

“Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung,” kata Amran.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengapresiasi peran Tito dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah. Ia berharap koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

(Sulistio/Sumber: Puspen Kemendagri)