BNPB Fokus Padamkan Karhutla di Kalteng dan Sumsel, 663,61 Hektare Masih Ditangani

GEBRAK.ID, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatera Selatan (Sumsel). Berdasarkan data per 13 Oktober 2026, total luas area karhutla yang masih dalam penanganan di enam provinsi mencapai 663,61 hektare.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, kedua provinsi tersebut menjadi fokus penanganan karena masih terdapat area kebakaran yang membutuhkan upaya pemadaman. “Kita lihat bahwa Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Salah Satu Lokasi Penanganan di Taman Nasional Tanjung Puting
Berdasarkan data yang disampaikan BNPB, penanganan karhutla di Kalimantan Tengah mencakup area seluas 7,80 hektare. Sementara itu, di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, luas area yang masih dalam penanganan mencapai 513,89 hektare. Besarnya area yang masih ditangani di kawasan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah.

Di Sumatera Selatan, area karhutla yang masih dalam penanganan tercatat seluas 49,58 hektare. Adapun di Provinsi Jambi, luas area yang sedang ditangani mencapai sekitar 74,5 hektare. “Kemudian di provinsi lain seperti di Sumatera Selatan itu ada sekitar hampir 50 hektare, dan di Jambi ada 74,5 hektare,” ujar Berton.

BNPB menyebut total area yang masih dalam penanganan di enam provinsi mencapai 663,61 hektare. Angka tersebut merupakan total untuk enam provinsi, sedangkan angka yang dirinci dalam keterangan tersebut mencakup beberapa lokasi penanganan.

Berbeda dengan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, kondisi di Riau menunjukkan perkembangan positif. Menurut Berton, BNPB tidak lagi menemukan titik api dan tidak menerima laporan kebakaran aktif di wilayah tersebut pada saat keterangan disampaikan. “Sementara di Riau saat ini tidak kita temukan lagi titik api dan sudah tidak ada lagi yang dilaporkan kepada kami,” katanya. Meski demikian, pemantauan tetap penting dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali titik api, terutama di wilayah yang rawan mengalami kebakaran selama kondisi kering.

Pemadaman via Operasi Darat dan Udara
Untuk mempercepat penanganan karhutla, BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait mengoptimalkan operasi pemadaman melalui jalur darat maupun udara. Upaya tersebut meliputi pemadaman langsung oleh petugas di lapangan, pengerahan helikopter untuk pengeboman air (water bombing), serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Operasi darat diperlukan untuk menjangkau titik kebakaran dan memastikan proses pemadaman berjalan efektif. Sementara itu, dukungan udara digunakan untuk membantu menjangkau area yang sulit diakses melalui jalur darat. BNPB juga memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya. Koordinasi tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan sumber daya, mempercepat pemadaman, serta mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain.

Penanganan Karhutla untuk Menekan Dampak Asap
Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada pengurangan dampak asap terhadap masyarakat dan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan berpotensi menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan, mengurangi jarak pandang, serta memengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Maka itu, upaya pemadaman dan pencegahan perlu dilakukan secara terpadu, disertai pemantauan kondisi lapangan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan munculnya titik api baru.

BNPB bersama unsur terkait akan terus mengupayakan pemadaman di wilayah prioritas. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membakar lahan serta segera melaporkan kepada petugas atau pemerintah daerah apabila menemukan titik api maupun kepulan asap yang mengindikasikan kebakaran. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla, membatasi penyebaran asap, dan mengurangi risiko dampak kebakaran terhadap masyarakat, termasuk kemungkinan asap meluas ke wilayah lain dan negara tetangga. (*)

(Zaky Al Hamzah/AntaraNews)