Survei Komite Sadar: 83,5% Responden Soroti Deforestasi dan Kebakaran Hutan

GEBRAK.ID, JAKARTA – Persoalan deforestasi dan kebakaran hutan menjadi isu yang paling banyak disoroti dalam survei yang disampaikan Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat). Sebanyak 83,5% dari 560 responden yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia menyoroti persoalan tersebut menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Yatalathof Imawan, menyampaikan bahwa survei itu juga mencatat sejumlah persoalan lain, mulai dari penilaian terhadap kinerja pemerintahan, mahalnya kebutuhan pokok, kebebasan berpendapat, hingga korupsi dan biaya pendidikan.

Berdasarkan data yang dipaparkan Yatalathof, sebanyak 78,8% responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal. Sebanyak 71,1% responden menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, sementara 70,6% menaruh perhatian pada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara.

Selain itu, 67,4% responden menyoroti mahalnya biaya pendidikan dan 62,7% menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat. Sementara itu, 41,6% responden menilai sektor ekonomi dan keuangan mendesak untuk diperbaiki. “Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius,” tegas Yatalathof.

Mahasiswa Serukan Beberapa Tuntutan
Merujuk pada hasil survei tersebut, Komite Sadar menyiapkan sejumlah tuntutan yang mencakup penanganan bencana, perlindungan lingkungan, perbaikan ekonomi, pemberantasan korupsi, serta peningkatan akses pelayanan publik.

Dalam bidang lingkungan dan kebencanaan, mahasiswa meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga menuntut pemulihan kesehatan warga terdampak, penindakan terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab, serta pencabutan izin perusahaan terkait.

Di bidang ekonomi, Komite Sadar menuntut perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar. Mahasiswa juga menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tuntutan lainnya berkaitan dengan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Komite Sadar meminta pemerintah menurunkan biaya di sektor-sektor tersebut serta memastikan akses yang lebih merata bagi masyarakat.

Survei jadi Dasar Penyampaian Aspirasi
Yatalathof menjelaskan, survei melibatkan 560 responden dari sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatra hingga Papua. Namun, keterangan yang tersedia belum memuat rincian mengenai metode pengumpulan data, teknik pemilihan responden, waktu pelaksanaan, dan margin of error. Karena itu, persentase tersebut perlu dipahami sebagai hasil survei yang disampaikan Komite Sadar, bukan sebagai gambaran yang otomatis mewakili seluruh penduduk Indonesia.

Komite Sadar berencana menyampaikan berbagai tuntutan tersebut melalui aksi di Jakarta pada Selasa (20/10/2026). Rangkaian kegiatan dijadwalkan dimulai dengan aksi simbolik di Tugu Proklamasi pukul 09.00 WIB dan dilanjutkan dengan aksi massa di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pukul 15.00 WIB. (*)

(Zaky Al Hamzah/Bloomberg)