Demo Mahasiswa Serentak 20 Oktober: Jakarta Tuntut Karhutla Jadi Bencana Nasional, Yogya-Makassar Turun ke Jalan

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai aksi mahasiswa di tiga kota. Massa menyoroti karhutla, ekonomi, pendidikan, korupsi hingga ruang sipil. (Foto: tangkapan layar ig)

GEBRAK.ID,JAKARTA — Gelombang demonstrasi mahasiswa berlangsung serentak di sejumlah kota pada Selasa, 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi digelar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar.

Mereka membawa sejumlah isu yang dinilai menjadi persoalan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari krisis lingkungan, kondisi ekonomi, pendidikan, korupsi, hingga kebebasan ruang sipil.

Jakarta: BEM UI Soroti Karhutla

Di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa sore. Sebelumnya, rangkaian aksi juga berlangsung di Tugu Proklamasi sejak pagi. Aksi tersebut tergabung dalam gerakan Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar).

Koordinator Sosial Politik BEM UI Hafidz Hernanda mengatakan mahasiswa sengaja tidak mengenakan almamater dalam aksi di Tugu Tani. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar mahasiswa dapat membaur dengan kelompok masyarakat sipil lainnya. Salah satu tuntutan utama BEM UI adalah meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan sebelumnya mengatakan tuntutan tersebut juga mencakup jaminan dan pemulihan kesehatan warga yang terdampak serta proses hukum terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas krisis lingkungan. Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa lima tuntutan utama.

Pertama, meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta melakukan pemulihan ekosistem.

Kedua, mendesak pembenahan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan sosial.

Ketiga, menolak penyempitan ruang sipil dan militerisasi.

Keempat, mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).Kelima, meminta biaya pendidikan diturunkan dan sistem pendidikan lebih berpihak kepada masyarakat.Aksi di Tugu Tani pada Selasa sore dilaporkan diikuti ratusan mahasiswa.

Pantauan ANTARA menyebut situasi di lokasi masih kondusif dengan pengamanan ketat aparat kepolisian.

Mahasiswa dari Berbagai Kampus Ikut Bergerak

Gerakan mahasiswa di Jakarta tidak hanya melibatkan BEM UI. Sejumlah perguruan tinggi lain turut bergabung dalam rangkaian aksi. Di antaranya Politeknik Negeri Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya dan sejumlah kampus lainnya.

Aksi tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus menyampaikan tuntutan terkait persoalan yang dianggap langsung berdampak kepada masyarakat.

Yogyakarta: Ribuan Mahasiswa Geruduk DPRD DIY

Gelombang demonstrasi juga terjadi di Yogyakarta. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan dan memusatkan aksi di kawasan Malioboro hingga Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mahasiswa yang terlibat antara lain berasal dari UGM, UII, UMY serta sejumlah organisasi dan aliansi mahasiswa lainnya.

Massa menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sejumlah tuntutan. Di depan Gedung DPRD DIY, massa menyampaikan tujuh tuntutan yang berkaitan dengan berbagai persoalan nasional. Ketua DPRD DIY Nuryadi menemui mahasiswa dan meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib. Ia menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan massa.

Aksi di Yogyakarta juga mendapat perhatian dari lingkungan kampus. Universitas Islam Indonesia (UII), misalnya, memberikan ruang bagi mahasiswa yang mengikuti demonstrasi dengan memberikan dispensasi kehadiran perkuliahan.

Makassar: Aksi Sempat Ricuh

Sementara itu, demonstrasi di Makassar, Sulawesi Selatan, berlangsung dengan situasi yang lebih tegang. Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi di kawasan pertigaan Jalan Hertasning-Pettarani. Massa menyuarakan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk persoalan penanganan karhutla.

Aksi sempat berujung kericuhan setelah aparat berupaya membubarkan massa dan mengamankan ban bekas yang hendak dibakar. Terjadi aksi saling dorong hingga adu fisik antara mahasiswa dan aparat.

Setelah situasi mereda, mahasiswa kembali melanjutkan aksi dengan menyampaikan tuntutan melalui orasi. Dalam tuntutannya, massa GAM antara lain mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan karhutla di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Mereka juga meminta Polri menuntaskan pengusutan sejumlah perkara karhutla yang telah masuk tahap penyidikan serta memastikan proses hukum berjalan transparan.

Untuk mengantisipasi berbagai aksi tersebut, sekitar 1.800 personel gabungan disiapkan di Makassar. Kepolisian menyebut terdapat 13 elemen masyarakat yang dijadwalkan menggelar aksi di berbagai titik kota tersebut.

Bertepatan Dua Tahun Prabowo-Gibran

Serentaknya aksi mahasiswa di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar menunjukkan bahwa momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dimanfaatkan sejumlah kelompok mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Isu yang dibawa memang berbeda di masing-masing daerah, tetapi terdapat sejumlah benang merah, terutama persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, korupsi, kebebasan sipil, dan pelayanan publik.

Di Jakarta, perhatian besar diarahkan pada penanganan karhutla dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Di Yogyakarta, mahasiswa membawa evaluasi yang lebih luas terhadap kebijakan pemerintah. Sedangkan di Makassar, isu karhutla dan penegakan hukum menjadi salah satu sorotan utama.

Dengan berlangsungnya aksi di sejumlah kota tersebut, peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya menjadi momentum evaluasi politik, tetapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk kembali menyampaikan kritik dan tuntutan kepada pemerintah.

(Dinar K/ berbagai sumber)