Michael Sianipar Dukung PSSI Audit Dana FFI, Minta Kontribusi Swasta Ikut Diperiksa

GEBRAK.ID — Mantan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, mendukung rencana PSSI mengaudit pengelolaan dana non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tubuh federasi futsal tersebut.

Menurut Michael, pemeriksaan itu tidak hanya penting untuk menelusuri persoalan keuangan organisasi, tetapi juga dapat memberikan gambaran utuh mengenai kontribusi pihak swasta dalam membangun futsal Indonesia selama ini.

Dukungan tersebut muncul setelah Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyampaikan rencana audit dana non-APBN FFI. Pemeriksaan itu diarahkan untuk mencari penyebab keterlambatan pembayaran subsidi kepada klub serta tidak tersedianya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).

“Saya pikir yang disampaikan Pak Yunus Nusi adalah hal yang baik. Kalau perlu, diaudit juga dana non-APBN di FFI sejak FFI berdiri,” kata Michael dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (14/11/2026).

Michael menjelaskan, selama 10 tahun pertama sejak FFI berdiri, operasional federasi belum mendapatkan dukungan APBN. Pada masa tersebut, pembiayaan berbagai kegiatan futsal nasional sangat bergantung pada dukungan swasta.

Ia secara khusus menyoroti peran Hary Tanoesoedibjo yang dinilainya memberikan kontribusi besar bagi perkembangan futsal Indonesia. Dukungan tersebut, menurut Michael, tidak hanya berlangsung pada masa awal pembentukan FFI, tetapi juga berlanjut hingga sekarang.

“Contohnya ada Pak Hary Tanoesoedibjo yang memang berperan besar (non-APBN) bukan hanya dulu di 10 tahun pertama itu saat belum ada perhatian dari APBN, tetapi sampai sekarang juga kontribusi beliau masih sangat signifikan,” ujarnya.

Michael menilai audit dapat menjadi kesempatan untuk melihat secara transparan peran seluruh sumber pendanaan, sekaligus memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berinvestasi dalam olahraga tersebut.

Michael juga mengingatkan agar dukungan pemerintah dan swasta tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru harus saling melengkapi untuk membangun ekosistem futsal yang lebih kuat.

“Kalau kita dikotomi-kan APBN dan swasta (non-APBN), saya kira bukan narasi yang tepat juga. Faktanya, saat swasta yang sudah lebih dulu berkecimpung di futsal akhirnya juga didukung APBN, terhitung 2024, futsal kita semakin melejit. Itulah sinergi,” kata Michael.

Meski demikian, Michael mengakui pengembangan industri futsal tidak mudah jika hanya mengandalkan dana pribadi maupun swasta. Dukungan pemerintah tetap diperlukan agar klub, kompetisi, dan pembinaan atlet dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Tanpa dukungan pemerintah dan pajak rakyat, berat membesarkan futsal dengan kekuatan-kekuatan pribadi,” tegas Michael.

Sebelumnya, Yunus Nusi menyatakan PSSI akan menelusuri sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, serta kewajiban FFI kepada klub dan AFP.

Rencana audit ini muncul di tengah polemik kepengurusan FFI. Pada Kamis (12/11/2026), PSSI memberhentikan Michael dari jabatan Ketua Umum FFI dan menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum FFI. Keputusan tersebut tertuang dalam SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026.

(Damar Pratama/Sumber: FFI)