Larangan AMDK di Bawah 1 Liter di Jakarta Diprotes Pemulung, Pendapatan Terancam Anjlok 50 Persen

1794808650868

Usulan pembatasan botol air minum kemasan berukuran kecil untuk mengurangi sampah plastik dinilai berpotensi mengganggu mata pencaharian ribuan pemulung dan industri daur ulang. (Foto: ist)

GEBRAK.ID, JAKARTA – Usulan pelarangan air minum dalam kemasan (AMDK) berukuran di bawah 1 liter di DKI Jakarta menuai keberatan dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) dan pelaku industri AMDK. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pengumpulan dan penjualan botol plastik bekas.

Ketua Umum IPI, Prispolly Lengkong, memperkirakan pendapatan pemulung di Jakarta bisa turun hingga 50 persen apabila usulan pelarangan tersebut diterapkan. Dikutip dari Kompas.com, Minggu (15/11/2026), Prispolly mengatakan botol AMDK berukuran kecil selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan penting bagi pemulung karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

IPI menyebut terdapat sekitar 25.000 pemulung yang terdaftar sebagai anggota organisasi tersebut di DKI Jakarta. Karena itu, pemerintah diminta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil keputusan.

Keberatan serupa disampaikan pelaku industri daur ulang. Sekretaris Jenderal Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Eddie Supriyanto, menilai pelarangan justru berisiko mengurangi pasokan bahan baku industri daur ulang plastik. Menurutnya, industri daur ulang saat ini membutuhkan pasokan sampah plastik untuk menjaga keberlangsungan produksi dan lapangan kerja.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA), Karyanto Wibowo, menilai persoalan sampah plastik lebih berkaitan dengan sistem pengelolaan daripada ukuran kemasan.

Dia mengingatkan kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap produsen lokal, UMKM, warung, hingga akses masyarakat terhadap air minum.

Di sisi lain, usulan pembatasan AMDK di bawah 1 liter sebelumnya disampaikan Partisipasi Pengembangan Masyarakat (P2M) sebagai upaya mengurangi sampah plastik di Jakarta.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang disampaikan dalam pemberitaan ANTARA pada 4 November 2026, sampah plastik mencapai 22,9 persen dari total timbulan sampah Jakarta berdasarkan studi komposisi sampah 2022.

Pemerintah juga memiliki landasan kebijakan pengurangan sampah melalui Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Regulasi tersebut menargetkan pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30 persen pada 2029.

Perdebatan ini memperlihatkan perlunya kebijakan pengurangan sampah yang tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga keberlangsungan ekonomi masyarakat dan industri yang terlibat dalam rantai daur ulang.

(Dinar K/ berbagai sumber)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID