Pengamanan Gibran Beralih ke Grup D Paspampres Usai tak Lagi Menjabat Wapres
Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha mengecek kelengkapan personel Satuan Tugas Pengamanan VVIP Paspampres untuk Rangkaian HUT Ke-81 RI saat apel gelar kesiapan pasukan di Lapangan Hitam Markas Komando Paspampres, Jakarta, Senin (10/8/2026). (Foto: PPID Paspampres)
GEBRAK.ID — Pengamanan dan pengawalan Gibran Rakabuming Raka beserta istrinya kini beralih dari Grup B ke Grup D Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Perubahan tersebut menyusul berlakunya keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.
Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan, peralihan itu merupakan penyesuaian tugas pengamanan sesuai status Gibran yang tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Proses serah terima tugas dari Grup B kepada Grup D juga telah dilaksanakan.
“Dengan demikian, terhitung sejak keputusan pemberhentian Bapak Gibran Rakabuming Raka berlaku secara efektif maka kewenangan pengamanan dan pengawalan beliau beserta istri, beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres, dengan fasilitas pengamanan sesuai standar protokoler yang berlaku bagi mantan Wakil Presiden RI,” kata Edwin saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Edwin menegaskan, pengamanan terhadap Gibran tetap berjalan meskipun status jabatannya berubah. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya, serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.
Regulasi tersebut mengatur pembagian tugas Paspampres untuk pejabat yang masih aktif maupun mantan presiden dan wakil presiden. Ketentuan itu juga mencakup perlindungan terhadap pasangan mantan pejabat negara.
Baca Juga
Berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2013, mantan wakil presiden beserta istri atau suami berhak memperoleh pengamanan dengan fasilitas terbatas. Pengamanan tersebut mencakup perlindungan pribadi, instalasi, kegiatan, hingga penyelamatan. Aturan ini juga menyebut hak pengamanan berlaku seumur hidup sejak masa jabatan berakhir.
Terkait kemungkinan perpindahan personel dari Grup B ke Grup D, Edwin menyebut hal itu tidak otomatis terjadi. Paspampres akan menyesuaikannya dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan personel.
“Mengenai perpindahan personel dari Grup B ke Grup D, tentunya hal tersebut sifatnya merupakan opsional tergantung kebutuhan organisasi dihadapkan pada komposisi personel yang ada,” ujarnya.
Jabatan Wakil Presiden RI sendiri mengalami kekosongan setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya menerima surat tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme konstitusi.
MPR kemudian menyiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden dengan meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon. Proses tersebut mencakup pemeriksaan berkas calon sebelum MPR melanjutkan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Saeful Imam/Sumber: PPID Paspampres)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID