OJK Dorong Dana Cadangan Pesangon Masuk Ekosistem Dana Pensiun, Cegah Aset DPLK Tergerus
OJK minta pengelola Dana Cadangan Pesangon tetap berstatus penyelenggara dana pensiun sesuai UU 27/2026, pemerintah belum tunjuk lembaga khusus. (Foto: freepik)
GEBRAK. ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah memasukkan pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke dalam ekosistem dana pensiun nasional. Dorongan itu disampaikan terkait penyusunan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 253 UU tersebut, pemerintah mewajibkan perusahaan menyetorkan DCP kepada lembaga khusus yang akan ditunjuk melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menegaskan, skema tersebut penting agar industri dana pensiun tidak kehilangan sumber aset kelolaan. “Kalau bagi kami yang menjadi concern yang pertama, dana cadangan sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun. Kalau pemerintah mau bentuk baru ya silakan, tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun,” ujar Ogi dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan media di Bali, Selasa (17/11/2026).
Ogi menilai, selama ini cadangan pesangon masih dicatat sebagai kewajiban di pembukuan internal perusahaan. Sebagian perusahaan menitipkannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Jika DCP dialihkan ke lembaga di luar industri pensiun, dana yang sudah ada di DPLK berpotensi keluar dan menggerus aset industri.
Baca Juga
Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyebut, nilai dana kompensasi pesangon yang dikelola industri saat ini diperkirakan mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun.
Menurut Ogi, DCP memiliki karakteristik dana jangka panjang dengan 23 kondisi pemicu pencairan, termasuk usia pensiun. Karena itu pengelolaannya butuh kesesuaian durasi investasi dan likuiditas, yang selama ini menjadi kompetensi penyelenggara program pensiun.
OJK membuka opsi pengelola, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, hingga lembaga khusus bentukan pemerintah, asalkan berstatus sebagai penyelenggara dana pensiun dan tetap dalam pengawasan OJK. Langkah ini juga dikaitkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang menargetkan aset dana pensiun mencapai 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini rasionya baru sekitar 8%. “2045 tidak jauh lagi. Mana mungkin lompat dari 8 persen ke 60 persen kalau tidak ada inovasi produk baru seperti dana cadangan ini,” kata Ogi.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli membantah kabar bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah ditunjuk sebagai pengelola. Ia menegaskan PP masih disusun dan belum ada penetapan lembaga pengelola DCP. “Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja,” ujar Yassierli. Pemerintah memberikan masa transisi satu tahun, dengan target implementasi pengelolaan DCP mulai awal 2027.
(Dinar K/ berbagai sumber)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID