UU Perampasan Aset Disahkan, Korban Penipuan dan Investasi Bodong Kini Bisa Dapat Ganti Rugi
Setelah 18 Tahun Mandek, DPR Ketok Palu 74 Pasal: Aset Koruptor Bisa Disita Tanpa Tunggu Vonis, Uang Korban Tak Lagi Hilang. (Foto: ist)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya berakhir. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.
Undang-undang baru ini mengubah paradigma penegakan hukum di Indonesia. Selama ini, penegak hukum dinilai hanya fokus menghukum pelaku dengan pidana penjara, sementara aset hasil kejahatan sering kali tidak kembali ke negara maupun korban. “Paradigma dalam UU Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tetapi juga pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” demikian salah satu penegasan yang mengemuka dalam pembahasan regulasi tersebut.
Korban Penipuan Jadi Prioritas
Baca Juga
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, salah satu terobosan terpenting dari UU Perampasan Aset adalah jaminan pengembalian aset kepada korban yang mengalami kerugian. Menurut Habib, banyak kasus korupsi maupun kejahatan lain selama ini hanya berhenti pada hukuman penjara. Pelaku rela menjalani hukuman, tetapi menyembunyikan uang hasil kejahatan yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah.
“Kita berhasil menangkap pelakunya pasang badan, dia rela masuk penjara tapi dia sembunyikan uang triliunan rupiah, ya, dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban,” kata Habib di Rapat Paripurna ke-13 DPR RI, Kamis (19/11).
Melalui UU ini, korban investasi bodong maupun perdagangan saham bodong yang selama ini kesulitan memperoleh pemulihan kerugian secara langsung kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Dalam rapat kerja dan pengambilan keputusan tingkat I bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), seluruh fraksi menyepakati RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna.
Cakupan itu ditegaskan dalam materi RUU. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas masuk ke dalam jenis tindak pidana yang bisa dikenai perampasan aset.
Artinya, korban penipuan berbasis teknologi informasi, termasuk investasi bodong, berpotensi mendapatkan ganti kerugian dari hasil penjualan aset pelaku, bukan lagi sekadar menunggu proses pidana selesai tanpa kepastian pemulihan.
Bisa Disita Tanpa Vonis Pidana
Poin paling krusial dalam UU Perampasan Aset adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana atau non-conviction based forfeiture (NCB). Mekanisme ini memungkinkan aparat menelusuri aset, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, mengajukan permohonan, hingga meminta pemeriksaan di pengadilan, tanpa harus menunggu vonis terhadap perkara pokoknya.
Secara internasional, mekanisme ini juga disorot. Parlemen Indonesia menyetujui undang-undang perampasan aset baru yang dalam kasus tertentu memungkinkan penyitaan aset yang terkait korupsi dan kejahatan lain tanpa harus lebih dulu memperoleh putusan pidana. Namun, tanpa putusan pidana bukan berarti tanpa pengadilan. Proses tetap melalui pemeriksaan di pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, serta mekanisme pengembalian aset kepada korban.
UU ini mengenal dua jalur, yakni conviction-based forfeiture atau perampasan berdasarkan putusan pidana, serta non-conviction-based forfeiture yang memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana.
74 Pasal, 397 DIM
Habiburokhman melaporkan, Panitia Kerja (Panja) telah menuntaskan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Adapun UU Perampasan Aset yang diketok palu hari ini terdiri atas 74 pasal dan berfokus pada aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Cakupannya tidak hanya korupsi, tetapi juga mencakup aset yang berkaitan dengan narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan berbasis teknologi informasi. Sementara itu, pelanggaran pajak disebut tidak termasuk dalam cakupan UU tersebut.
Badan Pengelola dan Masa Berlaku
UU ini juga mewajibkan Presiden membentuk badan pengelola aset. Lembaga tersebut diberi kewenangan mengurus aset hasil tindak pidana, mulai dari menyimpan dan merawat hingga menjual serta mengembalikan atau melepasnya secara profesional dan akuntabel. Dalam sejumlah laporan, ketentuan baru ini disebut akan berlaku 12 bulan atau satu tahun pascapengundangan, sekaligus menunggu pendirian Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset selesai disiapkan.
Karena itu, publik diimbau tidak hanya melihat pengesahan sebagai akhir perjuangan. Tahap berikutnya adalah penerbitan naskah resmi, peraturan pelaksanaan, pembentukan lembaga pengelola, hingga pengawasan agar UU ini tidak disalahgunakan.
Habiburokhman sebelumnya memastikan peluang UU Perampasan Aset dijadikan alat kekuasaan hingga alat memeras oleh aparat penegak hukum sudah tertutup. Pernyataan itu disampaikan Habib usai rapat pleno pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR, Rabu (18/11).
Apa Artinya bagi Masyarakat?
Bagi masyarakat, UU Perampasan Aset memberi tiga pesan utama:
• Pertama, pelaku kejahatan tidak lagi cukup hanya menjalani hukuman penjara jika aset hasil kejahatannya masih disembunyikan.
• Kedua, korban penipuan dan investasi bodong memiliki jalur hukum yang lebih jelas untuk menuntut pengembalian kerugian.
• Ketiga, negara memiliki instrumen hukum untuk memulihkan aset, termasuk ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dipidana karena alasan hukum tertentu, sepanjang proses pengadilan tetap dilalui.
Meski demikian, efektivitas UU ini baru akan teruji pada implementasinya: seberapa cepat aset ditelusuri, seberapa transparan aset dikelola dan dilelang, serta seberapa adil aset dikembalikan kepada korban yang berhak.
Pemerintah dan DPR kini dituntut memastikan aturan turunan, kelembagaan, dan pengawasan berjalan seiring, agar UU Perampasan Aset tidak berhenti sebagai janji politik, melainkan benar-benar mengembalikan kerugian korban.
(A. Rayyan K/ berbagai sumber)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID