Kedaulatan AI Indonesia: Jangan Biarkan Teknologi Melahirkan Ketimpangan Baru

nurfajri pakai jas

Ketua Umum Pemuda ICMI, Nurfajri Budi Nugroho. (Foto: istimewa)

Oleh Nurfajri Budi Nugroho *)

Di panggung APEC Shenzhen, Tiongkok, pada 19 November 2026, Presiden RI Prabowo Subianto menyuarakan kegelisahan mendasar tentang masa depan tatanan dunia: jangan sampai inovasi kecerdasan buatan (AI) justru menjelma menjadi tembok pemisah baru antara negara kaya dan negara miskin.

Di hadapan para pemimpin ekonomi Asia-Pasifik, Presiden mendorong negara-negara berkembang untuk mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah perkembangan AI. Bukan sekadar menjadi konsumen pasif teknologi yang dirancang di negara maju.

Presiden menuntut akses pengembangan yang setara, penguatan talenta, kolaborasi riset, hingga keterlibatan penuh dalam merumuskan tata kelola global. Seruan tersebut memberikan pijakan moral sekaligus diplomatik yang kuat bagi Indonesia untuk mengokohkan kembali semangat politik luar negeri bebas aktif di era algoritma.

Namun, meruntuhkan tembok ketimpangan tidak cukup hanya dengan berpidato di forum internasional. Ujian sebenarnya justru ada di dalam negeri, yakni bagaimana diplomasi kesetaraan tersebut diterjemahkan menjadi kapabilitas nasional yang nyata.

Meminjam Teori Kapabilitas Dinamis yang dikembangkan David Teece dan rekan-rekannya (1997) dalam studi manajemen strategis, Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar. Bangsa ini juga harus peka membaca arah disrupsi (sensing), gesit menangkap peluang inovasi (seizing), dan berani merekonfigurasi talenta serta tata kelola agar tetap berdaulat (reconfiguring).

Indonesia harus mampu memetakan sektor-sektor yang rentan terdampak disrupsi AI, sekaligus melihat potensi teknologi tersebut untuk memecahkan berbagai persoalan lokal, seperti di bidang pertanian, kesehatan, mitigasi bencana alam, dan pemberdayaan UMKM. Hal ini menuntut kecepatan pemerintah dan swasta dalam menyalurkan investasi, membangun infrastruktur komputasi, serta melindungi data lokal. Selanjutnya, diperlukan keberanian untuk menata ulang kurikulum pendidikan dan mereformasi birokrasi agar tidak terus terjebak dalam cara kerja serta kebiasaan yang sudah tidak relevan.

Dengan demikian, ke depan, mahasiswa memiliki ruang untuk mengembangkan studi dan penelitian, perguruan tinggi memperoleh akses terhadap infrastruktur komputasi, industri nasional mendapatkan insentif untuk berinovasi, dan masyarakat kecil mendapatkan perlindungan ketika algoritma turut menentukan akses mereka terhadap informasi. Pada titik inilah diplomasi teknologi bertemu dengan kerja keras pembangunan.

Bayang-Bayang Kolonialisme Data

Percakapan mengenai AI tidak bisa dilepaskan dari konteks pertarungan geopolitik global. Berbagai peristiwa telah menunjukkan hal tersebut.

Sikap Elon Musk pada 2022 yang menolak permintaan Ukraina untuk memanfaatkan Starlink dalam perang melawan Rusia, misalnya, memperlihatkan bahwa kedaulatan sebuah negara bisa menjadi tidak berdaya di hadapan keputusan korporasi swasta. Sementara itu, skandal yang melibatkan pendiri sekaligus CEO Nvidia, Jensen Huang, menyingkap sisi lain yang tidak kalah keras dari pertarungan teknologi AI antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Rivalitas dua raksasa tersebut telah dan akan semakin menempatkan negara berkembang seperti Indonesia dalam risiko “kolonialisme data”. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan tingkat penetrasi internet yang tinggi, Indonesia merupakan tambang data raksasa.

Tanpa kendali yang jelas, data perilaku warga, pola konsumsi, hingga kekayaan bahasa lokal kita berpotensi terus diserap secara cuma-cuma untuk melatih model AI asing. Pada akhirnya, teknologi yang dikembangkan dari data tersebut justru dijual kembali kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk layanan berbayar.

Karena itu, kedaulatan AI tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan kepemilikan infrastruktur fisik atau tingginya angka adopsi. Lebih dari itu, kedaulatan AI memberikan sebuah bangsa kuasa untuk memilih, memahami, mengembangkan, dan mengawasi teknologi sesuai dengan kepentingan publiknya.

Sebuah negara bisa saja memiliki jutaan pengguna AI, tetapi tetap tidak berdaya ketika harus melindungi warganya dari bias sistem yang merugikan. Indonesia juga bisa kebanjiran investasi pusat data, sementara pada saat yang sama kesulitan menyewa daya komputasi untuk melatih model AI lokal. Kondisi inilah yang berpotensi membangun tembok pemisah tersebut: segelintir negara dan korporasi raksasa memonopoli kendali, sementara mayoritas negara berkembang hanya menjadi pasar sekaligus penyedia data mentah.

Kekhawatiran yang disampaikan Presiden Prabowo di Shenzhen sejalan dengan peringatan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam Technology and Innovation Report 2025. Laporan tersebut menegaskan bahwa perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan pemerintah untuk meresponsnya.

Tanpa pengawasan yang tepat dan akses yang adil, AI berisiko memperdalam kesenjangan global, terlebih jika negara berkembang gagal memperkuat infrastruktur, keterampilan, dan tata kelolanya. Tanpa kebijakan publik yang berpihak dan terukur, kemajuan teknologi justru akan memperkokoh ketimpangan baru, baik antarnegara maupun di dalam negeri sendiri.

Momentum Shenzhen sejatinya telah membuka pintu bagi langkah-langkah konkret. Kabar baik lainnya, sehari sebelum pidato APEC, Indonesia dan Tiongkok menyepakati komitmen kerja sama bernilai puluhan miliar dolar di berbagai sektor strategis, termasuk agenda pembangunan laboratorium riset bersama dan pengembangan talenta.

Namun, tantangannya adalah memastikan komitmen tersebut tidak berhenti pada seremoni, melainkan benar-benar menyentuh berbagai prasyarat mendasar bagi terwujudnya kedaulatan AI nasional. Setidaknya ada empat hal yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, demokratisasi infrastruktur komputasi agar aksesnya dapat menjangkau kampus-kampus dan perusahaan rintisan di luar Jawa.

Kedua, keberpihakan pada sektor riil sehingga pengembangan AI benar-benar mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat.

Ketiga, jaminan perlindungan tenaga kerja yang diiringi pembangunan kapasitas sumber daya manusia secara masif.

Keempat, transparansi dalam penggunaan data serta perlindungan data pribadi.

Menagih Bukti

Kini, bola berada di tangan pemerintah untuk membuktikan komitmen tersebut melalui peta jalan yang transparan, pembagian tanggung jawab lintas kementerian yang tegas, serta pelaporan berkala kepada publik.

Sebagaimana disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo, prinsip keterbukaan dan keadilan harus menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi seluruh kerja sama teknologi Indonesia ke depan. Keterbukaan ekonomi semestinya memperluas ruang bagi negara berkembang untuk belajar, mencipta, dan berdaulat atas arah teknologinya sendiri.

Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi teknologi Indonesia tidak diukur dari riuh tepuk tangan di forum internasional, melainkan dari seberapa efektif kita meruntuhkan tembok ketimpangan di dalam negeri.

Ketika anak-anak muda dari berbagai penjuru negeri mampu mencipta, para peneliti memiliki ruang berkarya secara merdeka, dan manfaat AI dapat dirasakan secara merata tanpa memandang batas ekonomi, di situlah kedaulatan AI mulai menemukan wujud nyatanya.

Jakarta, Jumat 20 November 2026

*) Ketua Umum Pemuda ICMI.

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID