Mobil Listrik tak Lagi Sepenuhnya Bebas Pajak pada 2026, Ini Aturan Baru dan Dampaknya ke Harga

Mobil listrik sedang mengisi daya. (Foto: Freepik)

Editor: Dinar Kencana

GEBRAK.ID,JAKARTA – Kebijakan pajak kendaraan listrik di Indonesia memasuki babak baru pada 2026. Pemerintah resmi menghentikan sejumlah insentif pajak yang sebelumnya membuat mobil listrik lebih terjangkau, sehingga kini tidak lagi otomatis bebas pajak seperti beberapa tahun terakhir.

Perubahan ini terjadi setelah berbagai stimulus fiskal berakhir pada 31 Desember 2025 dan tidak diperpanjang. Dampaknya, struktur pajak mobil listrik kembali mendekati skema normal, terutama untuk kendaraan impor.

Insentif Pajak Resmi Berakhir

Sejumlah insentif utama yang sebelumnya dinikmati mobil listrik kini dihentikan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) serta pembebasan bea masuk untuk kendaraan impor utuh (CBU).

Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut memang tidak diperpanjang pada 2026. “Insentif mobil listrik tidak akan diperpanjang,” demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagaimana dikutip dari laporan ekonomi nasional.

Dengan berakhirnya insentif ini, mobil listrik kini kembali dikenakan pajak seperti:

- PPN normal (sekitar 11–12%)

- PPnBM sesuai ketentuan

- Bea masuk untuk unit impor tertentu

Harga Mobil Listrik Berpotensi Naik

Penghapusan insentif langsung berdampak pada harga jual kendaraan listrik di pasar. Kenaikan harga dipicu oleh kembalinya tarif pajak normal dan hilangnya subsidi pemerintah.

Sejumlah laporan menyebutkan harga mobil listrik dapat naik hingga puluhan juta rupiah. Bahkan secara rata-rata, kenaikan diperkirakan mencapai sekitar 10 persen dari harga sebelumnya.

“Tanpa insentif, struktur harga berubah signifikan,” demikian dijelaskan dalam kajian industri otomotif terkait kebijakan pajak 2026.

Fokus Beralih ke Produksi Dalam Negeri

Meski insentif umum dihentikan, pemerintah tetap membuka peluang keringanan terbatas untuk mobil listrik yang diproduksi di dalam negeri dengan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu.

Kebijakan ini bertujuan mendorong investasi dan produksi lokal. Produsen yang sebelumnya menikmati insentif impor kini diwajibkan membangun fasilitas produksi di Indonesia dan memenuhi target TKDN.

Langkah tersebut dinilai sebagai strategi pemerintah untuk memperkuat industri kendaraan listrik nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Insentif tidak Hilang Sepenuhnya

Walau insentif besar telah dihentikan, beberapa kemudahan masih berlaku, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) yang relatif rendah di sejumlah daerah serta kebijakan non-fiskal seperti bebas ganjil-genap di kota tertentu.

Selain itu, mobil listrik produksi lokal masih berpeluang mendapatkan insentif terbatas, meski tidak sebesar sebelumnya.

Era Baru Kendaraan Listrik

Berakhirnya insentif menandai perubahan fase industri kendaraan listrik di Indonesia, dari tahap dorongan awal menuju pasar yang lebih mandiri.

Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah menyeimbangkan antara insentif fiskal dan penguatan industri dalam negeri. Namun di sisi lain, kenaikan harga berpotensi memengaruhi minat konsumen dalam jangka pendek.

Dengan aturan baru ini, masyarakat kini perlu mempertimbangkan lebih matang sebelum membeli mobil listrik, terutama terkait harga dan skema pajak yang sudah tidak lagi “bebas” seperti sebelumnya.

(Berbagai Sumber)