Dedi Mulyadi Mau Hapus Pajak Kendaraan, Diganti Jalan Berbayar di Jabar? Ini Penjelasan Lengkapnya

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ungkapkan gagasan jalan berbayar di Provinsi Jabar. (Foto: jabar.go.id)

Editor: Dinar Kencana

GEBRAK.ID; BANDUNG--Gubernur Dedi Mulyadi menggulirkan wacana besar terkait sistem pajak kendaraan di Jawa Barat. Ia mengusulkan agar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihapus dan diganti dengan skema jalan provinsi berbayar berbasis digital.

Gagasan tersebut disampaikan Dedi usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat pada Senin (11/5/2026). Menurutnya, sistem baru itu dinilai lebih adil dibanding pola pajak kendaraan yang berlaku saat ini.

Jalan Berbayar Ganti Pajak Kendaraan

Dalam konsep yang sedang dikaji Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemilik kendaraan nantinya tidak lagi membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Sebagai gantinya, pengguna kendaraan akan dikenai biaya ketika melintas di jalan milik provinsi yang berstatus jalan berbayar.

Dedi menilai konsep tersebut lebih mencerminkan asas keadilan karena pembayaran dilakukan berdasarkan penggunaan jalan.

“Siapa yang memakai jalan provinsi, dia yang bayar,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangannya.

Ia mencontohkan, selama ini kendaraan yang jarang dipakai tetap dikenakan pajak tahunan dengan nominal yang sama seperti kendaraan yang setiap hari digunakan. Menurutnya, kondisi itu tidak sepenuhnya adil bagi masyarakat.

Alasan Dedi Mulyadi Menggagas Jalan Berbayar

Ada beberapa alasan utama di balik munculnya gagasan tersebut.

1. Dinilai Lebih Adil

Dedi menilai sistem pajak kendaraan saat ini tidak mempertimbangkan intensitas penggunaan jalan. Dalam konsep jalan berbayar, masyarakat hanya membayar ketika benar-benar menggunakan fasilitas jalan milik provinsi.

Selain itu, kendaraan dengan bobot lebih berat juga disebut akan dikenakan biaya lebih tinggi karena dianggap memberi beban lebih besar terhadap kondisi jalan.

2. Menyesuaikan Era Kendaraan Listrik

Menurut Dedi, kendaraan listrik saat ini mendapat insentif dan pembebasan pajak tertentu. Kondisi itu membuat pemerintah daerah perlu memikirkan sumber pendapatan baru di masa depan.

Karena itu, sistem jalan berbayar dianggap dapat menjadi solusi agar seluruh pengguna jalan tetap berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, tanpa membedakan kendaraan listrik maupun kendaraan berbahan bakar bensin.

3. Mendorong Kualitas Jalan Setara Tol

Dedi juga ingin seluruh jalan provinsi di Jawa Barat memiliki kualitas tinggi seperti jalan tol. Nantinya, hasil pembayaran dari sistem jalan berbayar disebut akan digunakan untuk pemeliharaan jalan, drainase, CCTV, hingga layanan darurat di ruas jalan provinsi.

Bagaimana Sistem Jalan Berbayar Itu?

Dedi menjelaskan skema yang dibayangkan mirip sistem tol modern berbasis digital. Pengguna jalan tidak perlu berhenti di gerbang pembayaran ataupun menempelkan kartu elektronik.

Pemprov Jabar disebut akan menggunakan teknologi pemantauan digital yang sudah diterapkan di sejumlah negara lain.

Skema tersebut nantinya hanya berlaku untuk jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan seluruh jalan umum.

Sudah Sampai Mana Implementasinya?

Saat ini, wacana tersebut masih berada pada tahap kajian awal dan belum menjadi kebijakan resmi.

Dedi menegaskan belum ada keputusan final mengenai penerapan jalan berbayar di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih melakukan kajian akademik bersama pakar transportasi, akademisi, Dinas Perhubungan, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Selain itu, Pemprov Jabar juga menegaskan sistem tersebut baru bisa diterapkan apabila seluruh jalan provinsi sudah memenuhi standar kualitas tinggi layaknya jalan tol.

Dengan demikian, rencana penghapusan pajak kendaraan masih sebatas konsep dan belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Tantangan Jika Wacana Diterapkan

Meski disebut lebih adil, gagasan jalan berbayar juga diperkirakan akan memunculkan sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan teknologi digital, penerimaan masyarakat, hingga potensi dampak terhadap mobilitas warga.

Di sejumlah negara, sistem congestion pricing atau jalan berbayar memang digunakan untuk mengatur lalu lintas dan pembiayaan infrastruktur transportasi. Namun penerapannya membutuhkan sistem pengawasan, teknologi, dan regulasi yang matang.

(berbagai sumber)