Editor: Darkiman R
Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. (Foto: ugm.ac.id)
GEBRAK.ID; YOGYAKARTA -- Wacana penutupan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri menuai kritik dari kalangan akademisi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menilai kebijakan tersebut justru berisiko mengabaikan kebutuhan masa depan dan mempersempit fungsi pendidikan tinggi.
Ekonom FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menyatakan perguruan tinggi tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai tempat mencetak tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar jangka pendek.
“Pendidikan tinggi bukanlah balai latihan kerja tambahan bagi industri. Menutup prodi hanya karena tidak sesuai dengan selera pasar hari ini adalah bentuk keputusan rabun jauh yang mengabaikan dinamika masa depan,” kata Wisnu dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat (22/5/2026).
Menurut Wisnu, kampus memiliki fungsi lebih luas dibanding sekadar memenuhi kebutuhan dunia kerja. Perguruan tinggi harus mampu membentuk manusia yang kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi perubahan zaman.
Wisnu menilai jika arah pendidikan terlalu tunduk pada logika pasar, maka kampus hanya akan menjadi “pabrik tenaga kerja” yang kehilangan fungsi intelektual dan sosialnya.
“Perguruan tinggi seharusnya menjadi kompas yang mengarahkan peradaban, bukan sekadar baling-baling cuaca yang mengikuti arah angin ekonomi,” ujar Wisnu.
Wisnu mengingatkan bahwa kebutuhan industri terus berubah sangat cepat. Jurusan yang dianggap tidak relevan hari ini belum tentu kehilangan peran di masa depan. Sebaliknya, keterampilan teknis yang sedang populer justru bisa cepat usang akibat perkembangan teknologi dan otomatisasi.
Wisnu mengutip laporan McKinsey & Company yang memperkirakan sekitar 30 persen aktivitas kerja global berpotensi diotomatisasi pada 2030. Karena itu, kampus dinilai perlu fokus membangun kemampuan dasar yang bertahan dalam jangka panjang.
Keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, kemampuan analisis, hingga kerja sama tim disebut lebih relevan untuk menghadapi perubahan global dibanding sekadar kemampuan teknis yang sifatnya sementara.
Pandangan serupa juga didukung data dari National Association of Colleges and Employers atau NACE. Lembaga tersebut secara konsisten menempatkan kemampuan problem solving, komunikasi, dan teamwork sebagai kompetensi utama yang paling dicari dunia kerja.
“Justru keterampilan fundamental inilah yang diasah secara sistematis dalam ilmu dasar, humaniora, dan ilmu sosial, bidang-bidang yang kerap diposisikan sebagai prodi tidak laku,” kata Wisnu.
Wisnu juga mengingatkan bahwa pendidikan tinggi memiliki fungsi sosial dan politik yang penting dalam kehidupan masyarakat. Kampus menjadi ruang lahirnya kritik, refleksi, dan pengembangan pengetahuan yang dibutuhkan bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan.
Jika keberhasilan perguruan tinggi hanya diukur dari serapan kerja jangka pendek, maka bidang ilmu seperti kebudayaan, humaniora, dan riset dasar dikhawatirkan akan semakin terpinggirkan.
Padahal, menurut Wisnu, negara yang mampu bertahan di tengah disrupsi global bukan sekadar negara yang memiliki banyak tenaga kerja, tetapi negara yang mempunyai kapasitas inovasi, refleksi, dan kemampuan memahami perubahan.
Perdebatan soal relevansi program studi belakangan menjadi perhatian publik seiring munculnya dorongan agar kampus lebih selaras dengan kebutuhan industri. Namun kalangan akademisi mengingatkan bahwa pendidikan tinggi tidak bisa semata-mata diukur dengan logika pasar.
(Sumber: UGM)