 |
| Ahmad Dofiri akui ada kuota khusus dalam rekrutmen Polri. ( Foto: setneg. go. Id) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA – Pengakuan mengejutkan datang dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sekaligus mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri. Ia secara terbuka mengakui keberadaan praktik "kuota khusus" dalam proses rekrutmen calon anggota Polri yang mengharuskan pembayaran sejumlah uang.
Kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026), Dofiri menegaskan bahwa kebijakan tidak transparan tersebut akan segera dihapuskan secara total.
"Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus," ujar Dofiri.
Tidak hanya menghapus kuota berbayar, mantan Wakapolri itu juga mengungkapkan rencana reformasi mendasar dalam sistem penerimaan anggota baru. Ke depan, panitia pelaksana rekrutmen Polri tidak lagi sepenuhnya berasal dari internal kepolisian.
"Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu," imbuhnya.
Langkah Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Reformasi Polri
Pengakuan dan komitmen penghapusan kuota khusus ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Sebelumnya, anggota komisi tersebut, Mahfud MD, telah menyoroti dominasi calon dari kalangan pejabat dalam proses rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol), yang menyisakan porsi sangat kecil bagi masyarakat umum.
"Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun," tegas Mahfud dalam keterangannya di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Mahfud bahkan mengingatkan publik untuk mewaspadai oknum yang mengaku memiliki pengaruh untuk meloloskan titipan. "Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan," ujar dia.
Langkah berani membuka praktik lama dan komitmen menghadirkan rekrutmen yang bersih ini dinilai sebagai terobosan penting dalam upaya reformasi birokrasi di lingkungan Polri menuju sistem yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Publik kini menanti implementasi nyata dari janji penghapusan kuota khusus tersebut dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri mendatang.
(berbagai sumber)
Posting Komentar untuk "Mantan Wakapolri Akui Adanya 'Kuota Khusus' Berbayar di Rekrutmen Polri: Segera Dihapus!"