 |
| Ilustrasi rapat Komisi XI DPR RI. (Foto: Dok. kemenkeu.go.id) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA – Rapat kerja antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Senayan, Senayan (18/5/2026), berlangsung panas. Alih-alih mencari solusi, rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI tersebut malah diwarnai oleh rentetan kritik pedas dari para legislator terkait kinerja BI yang dinilai gagal menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) .
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun ini sedianya bertujuan mengevaluasi stabilitas moneter. Namun, agenda tersebut berubah menjadi "somasi terbuka" sejumlah fraksi kepada Gubernur Perry Warjiyo dan jajaran deputinya .
Sorotan Pedas untuk "Definisi Stabil" versi BI
Salah satu pemicu kemarahan para anggota dewan adalah pernyataan Bank Indonesia yang dinilai "tidak nyambung" dengan realita di lapangan. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, melontarkan kritik sarkastik terkait klaim BI yang menyebut kurs rupiah saat ini masih dalam kategori stabil, meskipun nilai tukar sudah menembus level Rp17.600-an .
"Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah Rp 17.600, bahkan muncul lelucon kalau Rp 17.845 maka Indonesia merdeka katanya, 17-8-45. Nah tetapi di presentasi Bapak, Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain," ujar Harris dengan nada geram dalam rapat tersebut, Senin (18/5/2026) .
Harris menegaskan bahwa meskipun berbagai instrumen seperti intervensi dan kenaikan suku bunga sudah dikerahkan, masyarakat masih merasakan dampak pahit pelemahan rupiah. "Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi why, kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?" tandasnya .
Kelas Menengah Terancam Tergerus
Isu lain yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah dampak pelemahan rupiah terhadap sektor riil, khususnya masyarakat kelas menengah dan UMKM. Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, Muhidin M. Said, mengingatkan bahwa tekanan ekonomi mulai terasa nyata hingga ke tingkat bawah.
"Situasi sekarang ini Pak, terutama UMKM kita di daerah-daerah, memang kelihatan ya kelas menengah ini akan mulai terkikis ini Pak. Nah, ini kalau dia terkikis, padahal boleh dikata kelas menengah ini juga punya peranan yang sangat penting," keluh Muhidin mengutip kondisi di daerah.
Ia menekankan bahwa masyarakat kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi domestik yang saat ini paling rentan terhadap tekanan inflasi yang diimpor akibat mahalnya biaya impor .
Beda Pendapat soal Dampak Dolar
Meski rapat didominasi kritik, terdapat perbedaan sudut pandang soal siapa yang paling terdampak oleh anjloknya rupiah. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sempat menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut warga desa tidak perlu panik karena tidak memakai dolar dalam keseharian mereka .
"Beliau (Prabowo) benar bahwa masyarakat diminta tenang, terutama masyarakat pedesaan, karena memang mereka tidak terkait langsung dengan transaksi yang menggunakan dolar. Yang terpengaruh adalah transaksi-transaksi yang menggunakan impor, orang-orang kaya yang bepergian ke luar negeri," jelas Misbakhun .
Namun, sebagian besar anggota dewan menilai kondisi ini pada akhirnya akan merambat ke semua lapisan karena biaya produksi industri yang bergantung pada bahan baku impor akan melambung, memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok .
Seruan Mundur untuk Gubernur BI
Kritik paling keras dan kontroversial datang dari anggota Komisi XI lainnya, Primus Yustisio. Ia mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,61 persen namun rupiah justru jeblok hingga rekor terendah terhadap berbagai mata uang asing, mulai dari Dolar AS, Dolar Singapura, hingga Euro .
Primus menuding Bank Indonesia sudah kehilangan kepercayaan (trust) publik. Dalam pernyataannya yang menghebohkan, ia secara blak-blakan meminta Perry Warjiyo bersikap gentleman dan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral.
"Menurut saya pribadi Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah mengenyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman Pak. Mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Itu bukan sikap penghinaan Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik," tegas Primus .
Apa Langkah Selanjutnya?
Hingga berita ini ditulis, pihak Bank Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi lebih lanjut menanggapi berbagai tuntutan dalam rapat tersebut, khususnya terkait desakan pengunduran diri. Namun, secara historis, Bank Indonesia telah melakukan triple intervensi (pasar spot, DNDF, dan pasar SBN) untuk menstabilkan nilai tukar .
Rapat yang berlangsung sengit ini menjadi pemantik bagi spekulasi pasar mengenai kebijakan moneter ke depan, terutama jika tekanan eksternal dari konflik global dan kenaikan suku bunga acuan AS terus berlanjut .
(berbagai sumber)