Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian (tengah). (Foto: Puspen Kemendagri)
Editor: Sulistio
GEBRAK.ID; JAKARTA – Pemerintah memastikan percepatan pemulihan pascabencana di Pulau Sumatera terus berjalan. Hingga awal Mei 2026, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,65 triliun untuk wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah tersalurkan sepenuhnya.
Penyaluran ini menjadi dorongan besar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah pusat untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata.
“Total sekitar Rp10,6 triliun sudah disalurkan. Ini untuk memastikan seluruh wilayah terdampak dapat segera pulih,” ujar Tito, Selasa (5/5/2026).
Disalurkan Bertahap Tanpa Syarat
Tambahan TKD tersebut disalurkan dalam tiga tahap guna menjaga likuiditas di daerah. Tahap pertama sebesar Rp4,38 triliun dicairkan pada Februari 2026, disusul tahap kedua Rp3,19 triliun pada Maret, dan tahap terakhir Rp3,06 triliun pada awal Mei.
Menariknya, seluruh penyaluran dilakukan tanpa syarat salur. Artinya, pemerintah daerah dapat langsung memanfaatkan anggaran tersebut untuk kebutuhan mendesak di lapangan.
Kebijakan ini dinilai mempercepat respons daerah dalam menangani dampak bencana, terutama dalam pemulihan infrastruktur dan layanan publik.
Sumatera Utara Terima Alokasi Terbesar
Dari total anggaran yang disalurkan, Sumatera Utara menerima porsi terbesar yakni Rp6,35 triliun. Sementara Sumatera Barat mendapatkan Rp2,63 triliun dan Provinsi Aceh sebesar Rp1,65 triliun.
Dana tersebut mencakup berbagai skema, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Khusus untuk Aceh, tambahan dukungan juga datang melalui mekanisme hibah antar daerah, dengan total Rp287 miliar untuk delapan kabupaten/kota terdampak parah.
Infrastruktur Mulai Kembali Normal
Pemerintah mencatat, dampak penyaluran anggaran ini sudah mulai terlihat di lapangan. Sejumlah infrastruktur dasar yang sebelumnya rusak kini telah kembali berfungsi, meski masih dalam tahap pemulihan.
“Jalan dan jembatan sudah bisa dilalui, distribusi logistik lancar, listrik dan aktivitas pasar juga mulai normal,” kata Tito.
Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa proses pemulihan berjalan sesuai target.
Pemulihan Lebih Terintegrasi
Tito menjelaskan, kebijakan pemberian TKD tidak hanya menyasar daerah yang terdampak langsung, tetapi juga seluruh wilayah dalam satu provinsi. Langkah ini diambil agar proses pemulihan berjalan lebih terintegrasi dan tidak terfragmentasi.
“Kalau hanya daerah terdampak, nilainya sekitar Rp8 triliun. Tapi Presiden memutuskan seluruh daerah dalam provinsi mendapat tambahan. Ini bentuk keberpihakan untuk percepatan pemulihan,” jelasnya.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemulihan menyeluruh dan merata.
Fokus ke Hunian dan Ekonomi Warga
Dengan anggaran yang kini telah sepenuhnya tersedia, pemerintah daerah memasuki fase percepatan pemulihan yang lebih masif. Fokus utama diarahkan pada pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, perbaikan fasilitas umum, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Sejumlah kajian kebencanaan menunjukkan bahwa dukungan fiskal yang cepat dan fleksibel menjadi faktor kunci dalam mempercepat pemulihan pascabencana, terutama dalam mengurangi dampak sosial dan ekonomi jangka panjang.
Dengan dukungan anggaran yang kuat dan koordinasi lintas sektor, pemerintah optimistis wilayah terdampak di Sumatera dapat pulih lebih cepat dan kembali bangkit secara ekonomi.
(Sumber: Satgas PRR)
Posting Komentar untuk "Rp10,6 Triliun Sudah Cair! Pemulihan Pascabencana di Sumatera Digenjot, Infrastruktur Mulai Pulih"