Editor: Devona R
Pemerintah mulai menelusuri penyebab di balik ramainya isu sekitar 60
ribu calon mahasiswa yang disebut mengundurkan diri setelah dinyatakan
lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. (Foto: SNPMB)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Pemerintah mulai menelusuri penyebab di balik ramainya isu sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang disebut mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Langkah ini dilakukan agar pemerintah memiliki data yang akurat sebelum menentukan kebijakan maupun solusi yang tepat.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan bahwa seluruh informasi yang beredar akan dikaji secara komprehensif. Pemerintah tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan angka yang ramai diperbincangkan di media sosial tanpa didukung data yang telah diverifikasi.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, mengatakan pihaknya segera menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan banyak calon mahasiswa tidak melanjutkan proses registrasi setelah lolos SNBP.
"Tentu kita harus lihat ini satu per satu datanya dan itu yang kita lakukan. Nanti akan ada rapat koordinasi lintas sektor, terutama dengan Dikti dan juga perangkat yang lebih banyak, termasuk MRPTNI," kata Ojat di sela Seminar Wisuda Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Banten, Senin (29/6/2026).
Rapat tersebut akan melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), serta sejumlah pihak terkait guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai persoalan yang terjadi.
Menurut Ojat, pemerintah memiliki komitmen agar tidak ada siswa berprestasi yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi hanya karena keterbatasan ekonomi. Ia menegaskan akses pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
"Program pemerintah yang terpenting saat ini adalah bagaimana ketika ada anak-anak yang bagus, bertalenta, mereka jangan sampai terhambat dan tidak dapat kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi gara-gara masalah ekonomi," ujarnya.
Selain melakukan evaluasi, pemerintah juga mendorong calon mahasiswa untuk mempertimbangkan berbagai pilihan perguruan tinggi yang menawarkan biaya pendidikan lebih terjangkau. Salah satunya adalah Universitas Terbuka (UT), yang menerapkan sistem pembelajaran fleksibel sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan waktu studi dengan kondisi ekonomi maupun pekerjaan.
Ojat juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai berbagai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi. Menurutnya, kemampuan literasi digital menjadi bekal penting agar masyarakat dapat membedakan informasi yang benar dengan hoaks.
Sementara itu, Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ali Muktiyanto, menilai persoalan pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya jauh lebih kompleks dibanding sekadar isu pengunduran diri peserta SNBP.
Prof. Ali mengungkapkan setiap tahun terdapat sekitar 1,2 juta hingga 1,3 juta lulusan SMA yang belum berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penyebabnya beragam, mulai dari ketatnya persaingan masuk kampus negeri, ketidaksesuaian pilihan program studi, hingga keterbatasan biaya kuliah.
Menurut Ali, Universitas Terbuka dirancang dengan sistem yang memberikan keleluasaan bagi mahasiswa. Mereka yang mengalami kendala finansial tidak harus mengundurkan diri, melainkan dapat menunda perkuliahan hingga kondisi memungkinkan.
"Kalau di UT tidak ada yang mengundurkan diri tapi menunda kuliah. Kalau semester depan tidak bisa, bisa menunda tahun berikutnya, bahkan menunda 10 tahun berikutnya bisa karena fleksibel. Jadi tidak ada masalah," kata Prof. Ali.
Pemerintah berharap hasil kajian lintas sektor nantinya dapat mengungkap penyebab utama di balik fenomena tersebut, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjaga akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh calon mahasiswa, terutama mereka yang memiliki prestasi akademik namun menghadapi keterbatasan ekonomi.
(Sumber: Universitas Terbuka)