GEBRAK.ID, JAKARTA -- Program biodiesel B50 yang mulai diterapkan pada 2026 dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar. Namun, keberhasilan implementasinya tak hanya bergantung pada peningkatan penggunaan biodiesel, melainkan juga pada riset, inovasi, dan diversifikasi sumber bahan baku bioenergi.
B50 merupakan bahan bakar yang terdiri dari 50 persen biodiesel berbahan nabati dan 50 persen solar. Berdasarkan proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2026, kebijakan tersebut berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun serta menurunkan emisi karbon sebesar 46,72 juta ton per tahun.
Meski menawarkan manfaat besar, pelaksanaan program B50 juga menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga ketersediaan bahan baku tanpa mengganggu kebutuhan sektor pangan.
Pakar energi sekaligus Guru Besar Program Studi Teknik Mesin Universitas Pertamina, Prof. Dr. Eng. Ir. Iman Kartolaksono Reksowardojo, M.Eng., mengatakan keberhasilan program B50 harus ditopang oleh sistem bioenergi yang berkelanjutan.
"Penerapan B50 menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Namun, keberhasilannya bergantung pada dukungan teknologi, keberlanjutan pasokan bahan baku, serta kebijakan yang konsisten," ujar Prof. Iman dalam siaran pers UPER yang diterima Redaksi Gebrak.id, Selasa (28/7/2026).
Menurut Prof. Iman, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah tingginya ketergantungan produksi biodiesel terhadap minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Padahal, komoditas tersebut juga dibutuhkan sebagai bahan baku industri dan pangan.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian 2026, konsumsi CPO untuk biodiesel mencapai 12,7 juta ton sepanjang 2025. Jumlah tersebut bahkan melampaui kebutuhan minyak pangan yang tercatat sebesar 9,83 juta ton.
Karena itu, Prof. Iman menekankan pentingnya memperluas sumber bahan baku bioenergi agar ketahanan energi dapat berjalan seiring dengan ketahanan pangan.
"Diversifikasi tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan industri," jelas Prof. Iman.
Selain aspek teknologi, Prof. Iman juga menilai tata kelola kebijakan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program biodiesel. Salah satunya melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), yang mewajibkan produsen memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sebelum melakukan ekspor.
Menurut Prof. Iman, penyempurnaan mekanisme tersebut harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian pasokan domestik, insentif bagi pelaku usaha, serta daya saing industri sawit Indonesia di pasar global.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan biodiesel nasional, Universitas Pertamina saat ini juga terlibat dalam penelitian bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Kolaborasi tersebut difokuskan pada penelitian mengenai dampak penggunaan biodiesel terhadap kendaraan heavy duty, seperti truk dan berbagai kendaraan angkutan berat lainnya.
Lebih lanjut, Prof. Iman menegaskan bahwa transisi energi tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan penggunaan biodiesel. Menurutnya, Indonesia juga perlu membangun ekosistem bioenergi yang berkelanjutan melalui diversifikasi sumber energi, kebijakan yang adaptif, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi.
Sementara itu, Pjs. Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. tech. Djoko Triyono, M.Si., menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan kajian ilmiah, inovasi teknologi, serta sumber daya manusia yang mampu mendukung transformasi sektor energi nasional.
Sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada sektor energi, lanjut Prof. Djoko, Universitas Pertamina berkomitmen menghasilkan riset dan inovasi yang mendukung pengembangan energi berkelanjutan.
"Melalui ekosistem riset terintegrasi Center of Excellence (CoE), kami mendorong kolaborasi multidisiplin untuk menghasilkan solusi berbasis sains yang dapat menjadi kontribusi nyata bagi penguatan ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan," pungkas Prof. Djoko. (*)

