 |
| Pemerintah menyetujui tambahan anggaran Rp209 miliar bagi Pelni dan ASDP untuk menjaga operasional kapal perintis dan layanan publik.( Foto: ASDP) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA– Pemerintah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp209 miliar untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Tambahan dana tersebut diberikan guna mendukung keberlanjutan operasional kapal perintis yang melayani wilayah terpencil, terluar, dan kepulauan di Indonesia.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang melibatkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Komisi V DPR RI, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah langsung menyetujui kebutuhan anggaran yang diajukan kedua BUMN transportasi tersebut.
"Tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar Rp139 miliar untuk ASDP dan kurang lebih Rp70 miliar untuk Pelni, sehingga langsung kami bersama-sama memberikan persetujuan untuk dua hal tersebut," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan.
Rincian Tambahan Anggaran
Berdasarkan hasil rapat, alokasi tambahan anggaran terdiri dari:
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero): Rp139 miliar
PT Pelni (Persero): Rp70 miliar
Total tambahan anggaran mencapai Rp209 miliar yang difokuskan untuk mendukung operasional kapal perintis sebagai bagian dari pelayanan transportasi publik nasional.
Menjaga Konektivitas Daerah Terpencil
Kapal perintis memiliki peran strategis dalam menghubungkan wilayah yang belum dilayani secara komersial oleh operator pelayaran. Kehadiran layanan ini menjadi tulang punggung distribusi penumpang maupun logistik ke berbagai daerah kepulauan dan kawasan tertinggal.
Pemerintah menilai keberlanjutan operasional kapal perintis sangat penting untuk menjaga konektivitas nasional, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dukungan DPR untuk Layanan Transportasi Publik
Persetujuan tambahan anggaran tersebut juga menunjukkan dukungan DPR terhadap keberlangsungan layanan transportasi laut dan penyeberangan yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Komisi V DPR yang membidangi sektor transportasi sebelumnya juga menyoroti pentingnya keberlanjutan subsidi angkutan perintis agar pelayanan publik tidak terganggu akibat keterbatasan pendanaan.
Pelni dan ASDP Jalankan Penugasan Pemerintah
Pelni selama ini mengoperasikan kapal penumpang serta sejumlah kapal perintis yang melayani rute-rute antarpulau di Indonesia. Sementara ASDP mengelola layanan penyeberangan nasional yang menghubungkan berbagai pulau melalui pelabuhan ferry.
Kedua BUMN tersebut mendapat penugasan pemerintah untuk memastikan akses transportasi tetap tersedia, termasuk di wilayah yang secara bisnis belum memberikan keuntungan komersial.
Dengan tambahan anggaran ini, pemerintah berharap pelayanan transportasi laut dan penyeberangan tetap berjalan optimal serta mampu menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik hingga ke pelosok Indonesia.
( berbagai sumber)