 |
| DPR mendesak Kepala BGN menerbitkan surat edaran larangan SPPG memakai bahan bersubsidi disertai sanksi tegas bagi pelanggar. ( Foto: ist) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, segera menerbitkan surat edaran yang melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan bahan pangan bersubsidi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Irma, larangan tersebut harus disertai mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan bahan pangan yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat penerima subsidi.
"Dia (Kepala BGN) harus mengeluarkan surat edaran ke semua SPPG yang ada, berikut sanksi yang akan dikenakan di surat edaran itu," kata Irma kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Irma menilai penggunaan bahan pangan bersubsidi oleh dapur MBG berpotensi mengganggu distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerima. Karena itu, setiap SPPG diwajibkan menggunakan bahan baku yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan resmi sesuai ketentuan BGN.
Larangan Harus Disertai Pengawasan
Politikus Partai NasDem itu menekankan surat edaran tidak cukup hanya berisi larangan. Menurutnya, BGN juga perlu menetapkan jenis pelanggaran beserta sanksi administratif hingga evaluasi terhadap SPPG yang terbukti melanggar.
Dengan aturan yang tegas, pengelola dapur MBG akan memiliki kepastian mengenai standar operasional sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Irma berharap langkah tersebut dapat mencegah munculnya persoalan baru dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
DPR Terus Soroti Tata Kelola SPPG
Desakan ini menambah daftar evaluasi DPR terhadap pengelolaan SPPG. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Irma juga meminta BGN memperketat pengawasan terhadap dapur MBG yang tidak memenuhi standar operasional, kualitas makanan, hingga dugaan penyimpangan administrasi.
Ia pernah mengingatkan bahwa SPPG yang tidak memenuhi persyaratan berpotensi menjadi sumber persoalan, mulai dari pemborosan anggaran hingga risiko keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Karena itu, evaluasi berkala dan penegakan aturan dinilai menjadi kunci keberhasilan program MBG.
BGN Diminta Jaga Integritas Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan melalui ribuan SPPG di berbagai daerah.
DPR berharap BGN memastikan seluruh rantai penyediaan makanan berjalan sesuai regulasi, termasuk dalam pengadaan bahan baku. Penggunaan bahan bersubsidi dinilai harus dihindari agar tidak mengurangi hak masyarakat penerima subsidi serta menjaga integritas pelaksanaan program nasional tersebut.
( berbagai sumber)