 |
| TikTok dan Tokopedia membantah isu PHK massal. DPR memfasilitasi pertemuan dengan Menaker, perusahaan membuka lebih dari 100 lowongan kerja. ( Foto: AI) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di lingkungan TikTok dan Tokopedia mendapat perhatian DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi pertemuan antara manajemen TikTok, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pihak terkait untuk meminta klarifikasi atas kabar yang ramai diperbincangkan publik.
Pertemuan yang digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026), turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta perwakilan TikTok dari Indonesia maupun China.
Dasco mengatakan DPR memandang perlu memanggil perusahaan setelah muncul berbagai laporan dan keresahan terkait dugaan PHK besar-besaran di grup bisnis TikTok-Tokopedia.
Menurutnya, DPR ingin memastikan informasi yang beredar dapat diklarifikasi secara langsung sekaligus memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi apabila memang terjadi penyesuaian organisasi.
Dalam pertemuan tersebut, manajemen TikTok-Tokopedia menegaskan bahwa isu PHK massal tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan.
Executive Director Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia, Stephanie Susilo, menyatakan perusahaan saat ini hanya melakukan penataan tenaga kerja (workforce restructuring) serta program mobilitas internal antardivisi di dalam grup perusahaan.
"Tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group," ujarnya.
Stephanie menjelaskan, sebagian karyawan memilih menerima paket kompensasi dan melanjutkan karier di perusahaan lain. Sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis lain di lingkungan TikTok-Tokopedia.
Ia juga memastikan perusahaan masih melakukan ekspansi dengan membuka rekrutmen lebih dari 100 posisi di Indonesia.
Isu PHK mencuat sejak pekan lalu
Sebelumnya, kabar mengenai pengurangan besar-besaran karyawan Tokopedia ramai beredar di media sosial. TikTok sempat mengonfirmasi adanya penyesuaian organisasi, khususnya pada divisi riset dan pengembangan (R&D), sebagai bagian dari strategi integrasi bisnis pascaakuisisi Tokopedia.
Perusahaan saat itu menyebut langkah tersebut bertujuan menyelaraskan organisasi agar mampu mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang, sekaligus memastikan investasi terhadap ekosistem penjual, UMKM, dan kreator di Indonesia tetap berlanjut.
Isu tersebut memicu perhatian serikat pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sebelumnya menyatakan akan meminta penjelasan langsung kepada TikTok terkait perlindungan hak-hak pekerja yang terdampak proses penyesuaian organisasi.
DPR minta komunikasi perusahaan lebih terbuka
DPR berharap klarifikasi dari manajemen TikTok-Tokopedia dapat meredam simpang siur informasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, perusahaan juga diminta menjaga komunikasi yang transparan kepada pekerja selama proses penataan organisasi berlangsung.
Kementerian Ketenagakerjaan turut menegaskan akan terus memantau proses tersebut agar seluruh kebijakan perusahaan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan serta menjamin pemenuhan hak-hak pekerja.
( berbagai sumber)