Kemendikdasmen Revitalisasi 89 Sekolah di Demak, 111 Lainnya Diusulkan
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, berdialog bersama guru dan kepala sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, membahas revitalisasi satuan pendidikan, kebutuhan sarana belajar di wilayah rawan bencana, serta berbagai tantangan pendidikan di daerah, Sabtu (26/9/2026). (Foto: Yuswan Rosepi/Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID, DEMAK – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang berada di wilayah rawan bencana, terutama banjir.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan pemerintah telah menjalankan program revitalisasi terhadap 89 satuan pendidikan di Demak pada 2025. Pemerintah daerah juga mengusulkan 111 satuan pendidikan untuk mendapatkan revitalisasi pada tahap berikutnya.
Hal tersebut disampaikan Atip dalam dialog bersama guru dan kepala sekolah di Kabupaten Demak, Sabtu (26/9/2026). Menurut dia, kondisi sekolah yang berada di daerah rawan bencana membutuhkan perhatian khusus agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
“Prioritas pertama adalah penyelesaian sekolah-sekolah di daerah bencana. Siswa tidak boleh kehilangan tempat dan waktu belajar karena fasilitasnya rusak akibat bencana,” ujar Atip.
Sejumlah sekolah di Demak diketahui berada di kawasan yang berulang kali terdampak banjir. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan penguatan konstruksi hingga penerapan konsep sekolah panggung di lokasi tertentu untuk mengurangi dampak bencana terhadap fasilitas pendidikan.
Kepala SD Negeri Batursari 1, Suwono, berharap pemerintah daerah ikut dilibatkan dalam menentukan sekolah penerima program revitalisasi. Menurut dia, pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi nyata sekolah dan kebutuhan di lapangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Atip mengatakan sekolah yang mengalami kerusakan berat, khususnya yang berada di wilayah terdampak bencana, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas revitalisasi.
Atip juga meminta seluruh pihak ikut mengawasi proses pembangunan agar pekerjaan sesuai kebutuhan, spesifikasi, serta ketentuan yang berlaku.
“Yang kita bangun bukan hanya bangunannya. Yang harus kita pastikan adalah anak-anak tetap punya tempat untuk belajar,” kata Atip.
Persoalan guru dan anak tidak sekolah
Dialog di Demak tidak hanya membahas infrastruktur pendidikan. Para pendidik juga menyampaikan sejumlah persoalan terkait kualifikasi guru dan anak tidak sekolah (ATS).
Kepala TKN Pembina Mranggen, Istirokah, meminta perhatian pemerintah bagi guru TK yang telah mengajar lebih dari 20 tahun tetapi belum memiliki ijazah S1. Kondisi tersebut membuat mereka belum dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan proses sertifikasi.
Atip menjelaskan pemerintah menyediakan beasiswa bagi guru yang membutuhkan peningkatan kualifikasi pendidikan hingga jenjang D4 atau S1. Sementara itu, aspirasi mengenai pendidik PAUD nonformal masih dikaji dengan mempertimbangkan regulasi dan kemampuan anggaran.
Kepala SMP Negeri 2 Mranggen, Heri Sarwanto, turut mengangkat persoalan penanganan anak tidak sekolah. Ia menyoroti anak yang belum memiliki kemauan untuk kembali mengikuti pendidikan formal.
Menurut Atip, proses belajar tidak selalu harus berlangsung melalui sekolah formal. Pemerintah dapat memperluas pendekatan dari schooling menjadi learning, antara lain melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). “Tujuan sekolah bukan semata-mata untuk mencari kerja, tetapi agar kita menjadi manusia yang cerdas,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara per 31 Agustus 2026, terdapat sekitar 8.000 anak tidak sekolah di Kabupaten Demak. Pemerintah masih melakukan verifikasi untuk memastikan data tersebut tidak mengalami duplikasi dan seluruh anak dapat teridentifikasi dengan tepat.
Pemkab Demak menjalankan penanganan ATS melalui lintas sektor, antara lain Gerakan Terpadu Temukan, Layanan, dan Integrasikan (Gardu Teladan), dukungan PKBM, serta program Ayo Sekolah Kembali.
Kebutuhan guru juga menjadi perhatian. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Haris Wahyudi Ridwan, menyebut sekitar 20 guru dan tenaga kependidikan memasuki masa pensiun setiap bulan atau lebih dari 200 orang dalam setahun.
Dalam dua tahun terakhir, Demak juga belum memperoleh formasi penerimaan guru yang mencukupi. Pemerintah daerah berharap kebutuhan sekitar 400 formasi dapat dipenuhi untuk mengurangi kekosongan tenaga pendidik di sekolah.
Atip mengatakan pemerintah terus melakukan penataan kebutuhan dan pengelolaan guru secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)
