Sekolah Rusak Jadi Prioritas, Pemerintah Gebrak Revitalisasi hingga 100 Ribu Satuan Pendidikan

GEBRAK.ID, JAKARTA — Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemda) mempercepat revitalisasi satuan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Program ini kembali ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pendidikan 2026. Forum itu mempertemukan perwakilan kepala dinas pendidikan, kepala UPT Kemendikdasmen, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengapresiasi dukungan pemda dalam menjalankan program revitalisasi, baik pada 2025 maupun 2026. Menurut dia, dukungan daerah sangat penting karena satuan pendidikan menjalankan revitalisasi secara swakelola.

“Kami tentu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja sama sehingga program revitalisasi 2025 yang sudah selesai, dan 2026 yang sekarang sudah hampir selesai juga, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Abdul Mu’ti.

Mendikdasmen juga meminta kepala daerah dan kepala dinas pendidikan aktif mengawal pelaksanaan program. Pengawasan tersebut mencakup aspek fisik hingga pengelolaan keuangan agar bantuan pemerintah benar-benar digunakan sesuai ketentuan.

“Kami mengharapkan para Kepala Dinas dan Kepala Daerah dapat memberikan dukungan dan mendampingi serta memastikan bahwa program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya,” tegas Abdul Mu’ti.

Pemerintah bahkan menyiapkan target besar untuk 2027. Program revitalisasi akan diperluas hingga 100.000 satuan pendidikan, sehingga total sekolah yang mendapatkan revitalisasi diharapkan mendekati 200.000.

Sekolah terdampak bencana, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mengalami kerusakan berat tetap menjadi prioritas.

“Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat,” jelas Abdul Mu’ti.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD, Dikdas, PNFI) Gogot Suharwoto memaparkan capaian program pada 2025. Kemendikdasmen telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun dan memberikan manfaat kepada 4,23 juta peserta didik.

Pada tahun yang sama, pemerintah juga mendistribusikan 288.000 Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

“Rakor hari ini dilaksanakan untuk menjadi jembatan kesuksesan revitalisasi dan digitalisasi tahun 2025 ke 2026,” kata Gogot.

Dukungan daerah pun terus menguat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Papua, Deivy Regar, mengatakan pihaknya melakukan pendampingan sejak pendataan kondisi sekolah hingga pelaksanaan program.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung revitalisasi dan digitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo menegaskan dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen daerah.

“Kita dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan dukungan nyata, kita sudah siapkan alokasi anggaran khusus untuk pendampingan kegiatan revitalisasi dan digitalisasi,” jelas Reza.

Kolaborasi pusat dan daerah diharapkan membuat revitalisasi berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan sekaligus mempercepat pemerataan kualitas pendidikan nasional.

(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)