AHY Ingatkan 92 Juta Pekerjaan Hilang Akibat AI pada 2030, Siapa Paling Terancam?

Proyeksi WEF 2025 jadi alarm pemerintah. Bukan hanya soal pekerjaan yang hilang, tapi siapa yang siap masuk ke 170 juta pekerjaan baru. (Foto:freepik)

GEBRAK.ID, JAKARTA – Kekhawatiran terhadap dampak kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap pasar kerja bukan lagi sekadar prediksi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan potensi hilangnya puluhan juta pekerjaan akibat otomatisasi berbasis AI. Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam pidatonya pada acara Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ia merujuk pada proyeksi World Economic Forum (WEF) dalam laporan Future of Jobs Report 2025. “Dan diperkirakan berdasarkan World Economic Forum 2025, tahun 2030 itu kurang lebih 170 juta diproyeksikan akan hadir pekerjaan baru, sedangkan sebaliknya 92 juta ini akan hilang dari kehidupan sehari-hari kita,” ujar AHY seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut AHY, perubahan lanskap kerja harus diantisipasi sejak dini. Kuncinya bukan menolak teknologi, melainkan memastikan tenaga kerja tidak menjadi korban disrupsi. “Jadi kita harus masuk ke wilayah pekerjaan barunya, jangan kemudian kita menjadi korban masuk ke wilayah pekerjaan yang hilang dan tidak lagi diperlukan,” katanya.

Bukan Kiamat Kerja, Tapi Pergeseran Besar

Data WEF 2025 yang dikutip AHY menunjukkan gambaran yang lebih bernuansa. Dalam periode 2025-2030, 92 juta pekerjaan diproyeksikan akan tergeser dan 170 juta pekerjaan baru akan tercipta. Artinya, secara net ada pertumbuhan bersih sekitar 78 juta pekerjaan di dunia.

Angka tersebut sejalan dengan temuan lembaga global lain. IMF memperkirakan sekitar 40 persen pekerjaan global terekspos AI, sementara McKinsey menilai sekitar 30 persen jam kerja di Amerika Serikat berpotensi diotomatisasi pada 2030.

WEF juga mencatat 86% perusahaan yang disurvei memperkirakan AI dan teknologi pemrosesan informasi akan mentransformasi bisnis mereka pada 2030, sementara 39% keterampilan inti pekerja saat ini diperkirakan akan berubah. Artinya, narasi yang terjadi bukan “semua pekerjaan hilang”, melainkan struktur pekerjaan yang dibongkar dan dibentuk ulang.

Siapa Paling Rentan di Indonesia?

Berdasarkan analisis pasar kerja di Indonesia, kelompok paling rentan adalah pekerjaan dengan tugas repetitif, berbasis data, dan pola kerja yang berulang di depan layar. Beberapa profesi yang masuk kategori risiko tinggi antara lain: staf administrasi, petugas entri data, layanan pelanggan dasar atau call center, teller bank, kasir, serta akuntansi rutin.

Sektor manufaktur, layanan pelanggan, dan administrasi juga dinilai paling rentan terhadap otomatisasi. Data GoodStats menunjukkan Generasi Z menjadi kelompok paling waspada. Sebanyak 46% Gen Z dan 40% Milenial merasa pekerjaan mereka dapat digantikan AI, jauh lebih tinggi dibanding Baby Boomers yang hanya 26%.

Sementara itu, pekerjaan yang membutuhkan empati, kreativitas tinggi, kepemimpinan, dan keahlian teknis mendalam justru semakin bernilai karena belum bisa digantikan AI.

Pekerjaan Baru yang Justru Booming

Di sisi lain, laporan WEF memproyeksikan pekerjaan baru yang tumbuh paling cepat adalah spesialis AI dan machine learning, data engineer, spesialis big data, hingga pengembang otomatisasi. Di Indonesia, AHY menyebut AI juga membuka peluang di sektor pertanian untuk prediksi cuaca dan pemantauan lahan, sektor logistik untuk optimalisasi distribusi, serta UMKM untuk strategi pemasaran dan analisis pasar.

Solusi: Upskilling dan Reskilling Mendesak

AHY menekankan dua kunci adaptasi: upskilling (meningkatkan kemampuan yang ada) dan reskilling (mempelajari keterampilan baru untuk profesi berbeda). “Kalau tidak tertinggal, usang pekerjaannya, usang keterampilannya, maka harus diperbaharui, di-upgrade agar tidak ketinggalan,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah, selain penguasaan teknologi. Tanpa kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk memperluas akses pelatihan yang terjangkau, manfaat transformasi digital berisiko hanya dinikmati kelompok berpendidikan tinggi dan akses teknologi baik.

(Dinar K/ berbagai sumber)