Dudung Ungkap Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana Bahas Penanganan Karhutla

GEBRAK.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan kembali membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi untuk mengendalikan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan, Presiden Prabowo mengundang jajaran terkait untuk mengikuti rapat pada pukul 14.30 WIB. Pertemuan tersebut akan membahas kembali perkembangan penanganan karhutla.

“Jam 14.30 (WIB) Bapak Presiden juga akan mengundang kami sehingga kita akan dibahas kembali tentang karhutla,” kata Dudung saat ditemui di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin.

Sebelum menghadiri rapat bersama Presiden, Dudung telah menggelar rapat tingkat menteri di kantornya. Pertemuan itu membahas perkembangan penanganan karhutla sekaligus sejumlah isu politik dan keamanan yang tengah berkembang.

Dudung menegaskan, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pemantauan dan koordinasi dilakukan melalui pertemuan langsung maupun rapat daring agar penanganan di lapangan berjalan lebih efektif. “Yang perlu saya sampaikan bahwa perhatian pemerintah, Bapak Presiden, tentang karhutla ini sangat intens sekali, baik melalui Zoom maupun secara langsung,” ujarnya.

Dudung menambahkan, penguatan koordinasi diperlukan untuk menjaga keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia belum memerinci seluruh agenda pembahasan dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Istana tersebut.

Rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko Polkam turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan; Kabaharkam Herry Heryawan; serta Irjen TNI Laksdya Hersan.

Dudung juga menyebut sejumlah pejabat lain yang dilibatkan dalam pembahasan, termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Transmigrasi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wakil Menteri Lingkungan Hidup, serta Kepala Badan Cadangan Nasional.

Sebelumnya, pada 12 Oktober 2026, Prabowo juga memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengevaluasi penanganan karhutla, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Pemerintah membahas perkembangan penanganan di daerah prioritas serta langkah konkret yang perlu diperkuat.

Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama, mulai dari pemantauan titik panas, deteksi dini, kesiapan pemadaman darat dan udara, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Pengendalian kawasan gambut dan pelibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran meluas.

Pemerintah diharapkan dapat memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif sehingga upaya pemadaman dan pencegahan memberikan hasil nyata bagi masyarakat serta lingkungan.

(Saeful Imam/Berbagai Sumber)