Kongres Bahasa Daerah di Jayapura Dorong Pemda Bertindak Nyata Cegah Bahasa Ibu Tergerus

GEBRAK.ID — Pelindungan bahasa daerah tidak cukup berhenti pada seruan pelestarian. Pemerintah daerah, keluarga, sekolah, dan komunitas perlu mengambil langkah nyata agar bahasa ibu tetap digunakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pesan tersebut mengemuka dalam Kongres Bahasa Daerah 2026 yang berlangsung di Jayapura, Papua.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Hafidz Muksin, mengatakan kongres ini digelar untuk merespons melemahnya pewarisan bahasa daerah dari generasi tua kepada generasi muda. Minat anak muda untuk menggunakan bahasa daerah juga menjadi perhatian.

Menurut Hafidz, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, perhatian dan dukungan kebijakan di sejumlah daerah dinilai masih perlu diperkuat.

Badan Bahasa telah menjalankan Program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) sejak 2022. Hingga 2025, program tersebut mencakup 120 bahasa daerah di 38 provinsi. Pada 2026, pemerintah juga mengevaluasi efektivitas program untuk melihat dampaknya terhadap keberlangsungan bahasa dan kemauan generasi muda menggunakannya.

“Melalui kongres ini, pelindungan bahasa daerah diharapkan tidak berhenti pada komitmen, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan praktik nyata,” kata Hafidz di Jayapura, Selasa (20/10/2026).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, turut menyoroti tantangan pelestarian bahasa dan aksara daerah serta penguatan literasi generasi muda. Penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal juga menjadi perhatian karena dapat mendukung kemampuan membaca dan numerasi murid.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor. Upaya pelindungan bahasa tidak cukup mengandalkan anggaran, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas.

Wakil Bupati Majene, Sulawesi Barat, Andi Ritamariani Basharoe, mengusulkan agar kongres digelar secara berkala. Ia juga mendorong pemerintah daerah memasukkan target pelindungan bahasa ke dalam perencanaan pembangunan melalui regulasi dan program yang jelas.

Praktik Pelestarian Bahasa Daerah

Kongres ini turut menghadirkan pengalaman dari sejumlah daerah. Guru Besar Institut Seni Indonesia Denpasar, I Gede Arya Sugiartha, memaparkan pelindungan bahasa, aksara, dan sastra Bali melalui regulasi, penguatan lembaga adat, Bulan Bahasa Bali, penggunaan aksara di ruang publik, serta pemanfaatan teknologi digital.

Dari Sulawesi Selatan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Jufri, menjelaskan upaya penguatan bahasa daerah melalui pelatihan guru, pembelajaran kontekstual, kamus bergambar, dan digitalisasi bahasa.

Pembahasan kongres dilanjutkan melalui tiga panel yang mengkaji pokok-pokok pikiran pelindungan bahasa dan sastra daerah berdasarkan tipologi wilayah. Rekomendasi hasil pembahasan akan dirumuskan sebagai dasar penyusunan langkah lanjutan yang sesuai dengan karakteristik kebahasaan setiap daerah.

Kongres Bahasa Daerah 2026 diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah sekaligus memastikan pelestarian bahasa tidak hanya menjadi agenda seremonial. Penggunaan bahasa ibu di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat tetap menjadi bagian penting agar bahasa daerah terus hidup lintas generasi.

(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)