Macron Larang Demo di Sejumlah Kota Prancis, 2.700 Orang Ditangkap Usai Kerusuhan

GEBRAK.ID, PARIS — Pemerintah Prancis melarang demonstrasi di sejumlah wilayah kota besar, termasuk Paris, Lyon, Lille, dan Grenoble, setelah gelombang aksi protes berujung kerusuhan, penjarahan toko, dan penangkapan ribuan orang. Presiden Emmanuel Macron menuding kelompok kiri ekstrem memicu kekerasan dan berupaya menggoyahkan pemerintahan republik.

Menteri Kehakiman Prancis Gerald Darmanin mengatakan, sedikitnya 2.700 orang telah ditahan setelah kerusuhan pecah di sejumlah wilayah pada akhir pekan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 217 orang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, sementara 1.000 orang lainnya sedang menjalani proses hukum.

Pelarangan demonstrasi pada Kamis (22/10/2026) itu dilakukan untuk mencegah terulangnya kekerasan menjelang aksi massa yang direncanakan berlangsung pada Sabtu (24/10/2026). Pemerintah juga menyiapkan operasi keamanan berskala besar guna mengantisipasi bentrokan dan penjarahan lanjutan.

Prancis Larang Demonstrasi di Pusat Paris
Kepolisian Paris mengumumkan larangan demonstrasi di sejumlah kawasan strategis ibu kota hingga pukul 20.00 waktu setempat pada Kamis (22/10/2026). Wilayah yang dibatasi mencakup area di sekitar Istana Élysée, gedung parlemen, stasiun kereta utama, serta sejumlah kawasan pusat kota yang sebelumnya menjadi lokasi penjarahan.

Seorang sumber kepolisian mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa larangan tersebut diperlukan karena penyelenggara aksi dinilai tidak mampu mencegah kekerasan dan perusakan.

Pembatasan serupa juga diberlakukan terhadap demonstrasi yang direncanakan berlangsung di Lyon, Lille, dan Grenoble. Di Lyon, sejumlah pawai turut dilarang setelah lebih dari 200 toko dilaporkan dijarah dalam kerusuhan akhir pekan sebelumnya. Pemerintah daerah di wilayah Bouches-du-Rhône, yang mencakup Marseille sebagai kota terbesar kedua di Prancis, juga melarang seluruh demonstrasi pada Sabtu dengan alasan keamanan.

Macron Sebut Kelompok Kiri Ekstrem Picu Kekacauan
Presiden Emmanuel Macron menyalahkan kelompok kiri ekstrem atas kerusuhan yang terjadi pada Sabtu. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai “tindakan subversif” dan menuduh kelompok ultra-kiri berusaha “menjatuhkan Republik”. Berbicara dari Istana Élysée pada Kamis (22/10/2026), Macron menegaskan pemerintah akan melarang demonstrasi yang dianggap tidak sah dalam beberapa hari mendatang.

Sementara itu, demonstrasi yang telah memperoleh izin dan diselenggarakan kelompok terorganisasi, seperti serikat pekerja, tetap dapat berlangsung. Namun, penyelenggara diwajibkan mengubah rute agar tidak melewati pusat kota demi melindungi kegiatan usaha. Macron juga mengumumkan akan menggelar rapat Dewan Pertahanan pada Jumat (23/10/2026) untuk membahas langkah lanjutan dalam menghadapi situasi keamanan.

Sebelumnya, Macron bertemu dengan badan intelijen, Perdana Menteri Sébastien Lecornu, dan sejumlah menteri pada Kamis pagi. Pertemuan tersebut bertujuan memperoleh laporan terperinci mengenai kegagalan pengamanan selama kerusuhan akhir pekan serta meninjau kesiapan menghadapi demonstrasi berikutnya.

Operasi Keamanan Besar Disiapkan untuk Sabtu
Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengatakan pemerintah menyiapkan operasi keamanan besar-besaran pada Sabtu untuk mencegah terulangnya kekerasan oleh kelompok kecil perusuh. Pemerintah Prancis juga mengumumkan bahwa Museum Louvre, Musée d’Orsay, dan Museum Picasso di Paris akan ditutup pada Sabtu (24/10/2026), karena adanya rencana demonstrasi baru.

Ketegangan politik turut meningkat menjelang aksi tersebut. Jean-Luc Mélenchon, kandidat dari kelompok kiri ekstrem yang dikritik pemerintah karena dinilai tidak tegas mengecam kekerasan, justru menyalahkan tindakan represif aparat. “Pada hari Sabtu, tentara menjaga gedung-gedung menggantikan polisi, dan kepala Kepolisian Paris meminta para pemilik toko untuk menggunakan jasa petugas keamanan swasta…,” tulis Mélenchon dalam unggahan di platform X, dikutip dari media Al Jazeera.

Sebaliknya, Marine Le Pen, pemimpin kelompok kanan ekstrem yang saat itu unggul dalam sejumlah jajak pendapat, menilai pemerintah Macron terlalu lunak dan tidak memiliki ketegasan dalam menangani kerusuhan.

Lecornu sebelumnya telah bertemu dengan perwakilan serikat pekerja pada Rabu (21/10/2026). Namun, para perwakilan serikat mengatakan pertemuan tersebut belum menghasilkan usulan konkret. Mereka kini memusatkan perhatian pada aksi lanjutan yang dijadwalkan pada 5 November dan menyerukan pekerja sektor publik maupun swasta untuk berpartisipasi.

Protes Pelajar Meluas Menjadi Aksi Menolak Biaya Hidup
Gelombang demonstrasi di Prancis awalnya dipicu persoalan pendidikan. Aksi bermula bulan sebelumnya di sebuah sekolah menengah di Créteil, tenggara Paris, sebagai protes atas kekurangan tenaga pengajar dan staf. Aksi mogok belajar, pemblokiran sekolah, serta demonstrasi kemudian meluas ke sejumlah kawasan pinggiran Paris dan berbagai wilayah lain, termasuk kota-kota kecil.

Para pelajar menyoroti minimnya pendanaan sekolah, kondisi fasilitas yang rusak, serta kekurangan tenaga pendidik, terutama di lingkungan berpenghasilan rendah. Dalam perkembangannya, tuntutan tersebut melebar menjadi protes terhadap meningkatnya biaya hidup. Pada Sabtu sebelumnya, lebih dari 500.000 orang dilaporkan berkumpul di berbagai wilayah Prancis untuk menyuarakan persoalan pendidikan dan tekanan ekonomi.

Demonstrasi yang direncanakan pada Kamis dipandang sebagai pendahuluan menuju aksi yang lebih besar pada Sabtu. Aktivis gerakan rompi kuning (yellow vest), yang pernah mengguncang Prancis melalui demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar pada 2018–2019, diperkirakan ikut bergabung.

Situasi tersebut menempatkan pemerintah Macron pada dua tantangan sekaligus: menjaga keamanan dan ketertiban umum serta merespons keluhan masyarakat mengenai kualitas pendidikan dan meningkatnya biaya hidup. (*)

(Zaky Al Hamzah/aljazeera/afp/ap)