Mendiktisaintek Minta Rektor tak Berlomba Buka Prodi Baru, Ini Alasannya

GEBRAK.ID, BADUNG — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto meminta para rektor di Indonesia tidak berlomba-lomba membuka program studi (Prodi) baru. Ia justru mendorong perguruan tinggi menggabungkan sejumlah Prodi yang memiliki rumpun keilmuan serupa.

Brian menyampaikan hal tersebut saat membuka Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) XII Tahun 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (2/10/2026).

Menurut Brian, terlalu banyak Prodi membuat perguruan tinggi harus menanggung beban administrasi dan akreditasi yang lebih besar. Karena itu, penggabungan Prodi dinilai dapat membuat pengelolaan kampus menjadi lebih sederhana tanpa mengurangi jumlah mahasiswa.

“Mumpung para rektor berkumpul, tolong jangan kebanyakan Prodi. Pegel ngurus akreditasi. Prodi-prodi itu digabung-gabungin saja, dimerger,” kata Brian.

Ia memberikan gambaran sederhana mengenai manfaat penggabungan tersebut. Lima Prodi yang masing-masing memiliki 100 mahasiswa, misalnya, dapat digabung menjadi satu Prodi dengan total 500 mahasiswa.

Dengan skema itu, perguruan tinggi tidak lagi harus mengurus administrasi dan akreditasi untuk lima Prodi secara terpisah.

“Administrasi mudah, akreditasi yang tadinya lima kali setiap lima tahun tinggal satu kali, manajemennya juga gampang. Sehingga, lebih simpel,” ujar Brian.

Brian menilai pengembangan ilmu pengetahuan tidak harus selalu diwujudkan dengan mendirikan Prodi baru. Perguruan tinggi, kata dia, justru perlu memberi ruang yang lebih luas bagi perkembangan keilmuan tanpa terlalu banyak sekat administratif.

Ia mencontohkan perkembangan teknik elektro yang kini melahirkan berbagai bidang keahlian, seperti teknik telekomunikasi, teknik biomedis, teknik informatika, hingga teknik kecerdasan buatan.

Menurut Brian, pendidikan pada jenjang sarjana sebaiknya tidak terlalu mempersempit bidang keilmuan. Dengan cakupan ilmu yang lebih luas, lulusan diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan kompetensi dan memasuki beragam sektor pekerjaan.

“Yang perlu dikembangkan itu bukan Prodinya, tapi keilmuannya. Prodi itu hanya administrasi. Jangan mempersempit keilmuan dengan sekat administrasi,” ujar Brian.

Karena itu, ia meminta rektor mempertimbangkan kembali rencana membuka Prodi baru hanya karena terdapat bidang keahlian tertentu yang ingin dikembangkan secara khusus.

“Jadi saya titip pesan, Bapak/Ibu tolong di-merger saja Prodinya supaya lebih gampang, administrasi lebih mudah, akreditasi juga murah,” kata Brian.

Penyederhanaan Prodi tersebut, lanjut Brian, juga berkaitan dengan perubahan paradigma pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tidak lagi cukup berorientasi pada keluaran atau output, tetapi harus melihat hasil dan dampak atau outcome yang dihasilkan.

Brian mengatakan, keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya diukur dari jumlah lulusan, paper, skripsi, tesis, maupun disertasi yang dihasilkan. Kampus juga perlu menunjukkan kontribusinya dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dan daerah.

“Outcome kita jelas, apa lulusan kita, bagaimana dampak pada masyarakat, apa persoalan daerah yang bisa diselesaikan,” kata Brian.

Dalam paparannya, Brian mengungkapkan Indonesia memiliki 34.711 Prodi pada 2025. Jumlah tersebut meningkat 29 persen.

Pada tahun yang sama, jumlah mahasiswa mencapai 11,5 juta orang, sedangkan jumlah dosen sebanyak 328 ribu orang. Adapun jumlah lulusan perguruan tinggi pada 2025 mencapai sekitar 2,78 juta orang.

(Devona R/Sumber: Antara)