Tak Semua Warga RI Dapat HP Gratis, Mensos Ungkap Prioritas Penerima

Pemerintah menyiapkan skema digitalisasi bansos. Mensos Gus Ipul menyebut warga yang belum memiliki HP akan menjadi prioritas, tetapi mekanisme pembagiannya belum final. (Foto: Setkab).

GEBRAK.ID, JAKARTA – Rencana pemerintah memberikan telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial (bansos) tidak serta-merta berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan calon penerima HP gratis nantinya akan ditentukan berdasarkan data dan hasil asesmen pemerintah.

Menurut Gus Ipul, masyarakat yang belum memiliki HP menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam rencana tersebut.“Ya nanti tentu diprioritaskan yang belum memiliki,” ujar Gus Ipul saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/10/2026). Rencana pemberian perangkat tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah mengubah penyaluran bansos agar semakin terintegrasi dengan sistem digital. HP nantinya diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses layanan digital, termasuk rekening perbankan dan penyaluran bantuan pemerintah.

Data Penerima Jadi Dasar

Gus Ipul menegaskan bahwa penentuan penerima tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah akan menggunakan data yang terus diperbarui untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang selama ini memperkuat pemutakhiran data penerima bansos melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Kemensos mencatat lebih dari 10,8 juta keluarga telah mengajukan usulan baru dalam pemutakhiran data bansos sepanjang 2025 hingga September 2026. Sebanyak 82 ribu keluarga juga mendapatkan sanggahan terkait kelayakannya sebagai penerima bantuan.

Pemerintah juga mengembangkan mekanisme pengusulan dan koreksi data melalui masyarakat dengan melibatkan Agen Perlinsos. Agen tersebut bertugas membantu warga yang membutuhkan perlindungan sosial untuk melakukan pendaftaran maupun mengajukan usulan. Penetapan kelayakan tetap dilakukan melalui sistem dan proses verifikasi pemerintah.

HP Gratis Belum Final

Di sisi lain, masyarakat perlu memahami bahwa rencana HP gratis tersebut belum menjadi program yang sudah siap dibagikan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan pemerintah baru menyiapkan anggaran untuk pembukaan rekening bank dengan saldo awal Rp50.000.

Sementara itu, perangkat HP, mekanisme pengadaan, serta skema pembagiannya masih akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah juga belum menetapkan kapan pembagian HP tersebut dimulai. Dengan demikian, belum ada informasi resmi mengenai tata cara pendaftaran khusus untuk memperoleh HP gratis, merek atau spesifikasi perangkat, maupun jadwal distribusinya.

Berkaitan dengan Digitalisasi Bansos

Wacana pembagian HP gratis sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, Selasa (13/10/2026). Hashim menyebut pemerintah tengah mendorong perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Dalam skema tersebut, rekening digital akan digunakan sebagai sarana penyaluran bantuan pemerintah. Pemerintah juga telah menyiapkan program pembukaan rekening bagi masyarakat tertentu yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan formal.

Berdasarkan penjelasan Kemenko Perekonomian, kelompok yang menjadi sasaran pembukaan rekening tersebut adalah masyarakat berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1 hingga 4.

Program rekening dengan saldo awal Rp50.000 itu sudah disiapkan, sedangkan perangkat HP masih dalam tahap pembahasan. Karena itu, informasi mengenai HP gratis saat ini sebaiknya dipahami sebagai rencana kebijakan yang masih dimatangkan, bukan program yang sudah resmi dibuka pendaftarannya.

Pemerintah masih perlu menetapkan sejumlah hal, mulai dari sumber anggaran, kriteria final penerima, mekanisme distribusi hingga waktu pelaksanaan. Dengan penggunaan data yang semakin diperbarui, pemerintah berharap digitalisasi bansos dapat membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

(Dinar K/ berbagai sumber)