Gibran Mundur, DPR Batalkan Rapat Paripurna HMP yang Bisa Berujung Pemakzulan

GEBRAK.ID, JAKARTA — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden mengubah agenda politik di parlemen. DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB, dengan salah satu agenda membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.

Pembatalan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan: “Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan.” demikian bunyi keterangan dalam surat tersebut.

Sebelumnya, pimpinan DPR menerima usulan HMP pada Rabu (11/11/2026). Sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan itu karena mempersoalkan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis siang, rencana pembahasan HMP kehilangan relevansinya. Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, yang juga menjadi salah satu pengusul HMP, menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mundur.

Khozin menilai, pengunduran diri tersebut membuat usulan HMP tidak lagi memiliki objek untuk dilanjutkan. Sebelumnya, ia berharap polemik yang menyeret Wakil Presiden itu segera berakhir sehingga pemerintah dan parlemen dapat kembali berfokus pada agenda masing-masing.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya segera memproses surat pengunduran diri tersebut. Pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk menentukan tahapan berikutnya, termasuk rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden definitif. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya harus mengajukan dua nama calon pengganti sesuai mekanisme konstitusi.

Setelah bertemu pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Gibran meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.37 WIB. Ia kemudian tiba di Istana Wakil Presiden sekitar pukul 12.26 WIB dan menemui sejumlah relawan.

Pengunduran diri Gibran terjadi setelah polemik mengenai dokumen pendidikannya berkembang melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Putusan kedua lembaga tersebut menjadi sorotan publik dan anggota parlemen karena berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang digunakan Gibran dalam pencalonan Wakil Presiden.

Sebelum surat pengunduran diri diserahkan kepada MPR, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan selama sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026).

Dengan pembatalan rapat paripurna DPR, proses politik yang semula mengarah pada pembahasan HMP kini bergeser ke mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden melalui MPR.

(A. Rayyan K/Sumber: DPR RI)