ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD, Soroti Transparansi UU Perampasan Aset

puan-maharani

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026). Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. (Foto: dpr.go.id)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026). Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pengaduan itu berangkat dari dugaan pengabaian prinsip partisipasi bermakna. Menurut dia, masyarakat sipil tidak memperoleh akses terhadap draf rancangan undang-undang (RUU) tersebut, bahkan hingga DPR mengesahkannya.

“Hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR dan ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset,” kata Ibrahim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ibrahim juga membantah pernyataan pimpinan DPR dan Komisi III yang menyebut pembahasan berlangsung transparan. Ia menegaskan, ICW belum pernah mendapat undangan untuk berdiskusi mengenai perumusan regulasi tersebut.

“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” ujar Ibrahim.

Pengaduan itu merupakan tindak lanjut somasi yang koalisi layangkan pada 16 November 2026. Ibrahim berharap MKD menindaklanjuti laporan tersebut dan menjatuhkan sanksi apabila dugaan pelanggaran etik terbukti.

Di luar persoalan proses legislasi, ICW dan koalisi masyarakat sipil juga menyoroti sejumlah substansi yang dinilai melemahkan efektivitas UU Perampasan Aset.

Mereka mengidentifikasi tiga persoalan utama dalam draf versi DPR. Pertama, hilangnya ketentuan illicit enrichment atau kekayaan tidak wajar yang memungkinkan negara menyasar aset pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

Kedua, penyempitan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB). Ketiga, ketidakjelasan lembaga yang bertanggung jawab mengelola aset hasil rampasan.

Menurut ICW, ketiga persoalan tersebut berpotensi mengurangi kemampuan negara memulihkan aset hasil tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan korupsi.

DPR RI sendiri mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).

ICW menilai keterbukaan dokumen, termasuk naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah, penting agar masyarakat dapat mengawasi proses legislasi. Koalisi pun menegaskan bahwa transparansi dan pelibatan publik harus menjadi bagian penting dalam pembentukan undang-undang.

(A. Rayyan K/Berbagai Sumber)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID