Irjen Kemendikdasmen Ungkap Lebih dari 10 Kasus Foto dan Penyebaran Soal TKA SMA, Sanksi Masih Dikaji

GEBRAK.ID, JAKARTA — Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang menyelidiki lebih dari 10 dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK sederajat 2026 yang berkaitan dengan tindakan memotret dan menyebarkan soal ujian.

Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, mengatakan tim pemeriksa sudah mendatangi sejumlah lokasi untuk mengumpulkan keterangan dan memastikan bentuk pelanggaran yang terjadi. Pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi kementerian untuk menentukan langkah berikutnya.

“Beberapa tim kita sudah turunkan ke lapangan dan insyaallah setelah itu kami akan membahas secara hati-hati, karena ini terkait dengan anak-anak kita,” ujar Faisal dalam Taklimat Media TKA di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Faisal menegaskan, kementerian tidak ingin terburu-buru menjatuhkan sanksi, terutama kepada siswa. Menurut dia, pemberitaan yang telanjur viral mengenai dugaan kecurangan sudah menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi peserta didik.

“Dengan viralnya itu kepada anak-anak, itu sudah berpengaruh secara sosial. Sudah ada pengaruh psikologis bagi anak-anak kita,” katanya.

Karena itu, tim pemeriksa akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Pemeriksaan juga mencakup dampak perbuatan serta pihak yang terlibat, baik siswa maupun petugas sekolah seperti proktor dan pengawas.

“Kita akan melihat tingkat kecurangannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, kemudian nanti kita akan memutuskan sanksi apa yang kita berikan,” jelas Faisal.

Kemendikdasmen Gandeng Komdigi dan BSSN

Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, meminta sekolah memastikan seluruh pihak memahami tata tertib sebelum TKA berlangsung. Ketentuan itu berlaku bagi peserta didik, pengawas, proktor, teknisi, dan unsur pelaksana lainnya.

Kemendikdasmen juga memperkuat pengawasan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan provinsi serta kabupaten/kota, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI.

Sebagai langkah pencegahan, BKPDM menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 pada 2 November 2026. Edaran tersebut mengingatkan dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar mematuhi tata tertib pelaksanaan asesmen.

Toni menjelaskan, BKPDM telah mengirimkan tiga surat tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal, Komdigi, dan Kementerian Agama. Surat kepada Komdigi secara khusus meminta pengendalian konten dugaan pelanggaran yang beredar di media sosial.

“Saat ini konfirmasi dan verifikasi dengan Dinas Pendidikan serta Kanwil Kemenag itu masih berjalan. Dalam setiap kasus, kami perlu memastikan apa yang terjadi, siapa yang terkait, dan bukti apa yang mendukung temuan tersebut,” kata Toni.

Sebelumnya, Kemendikdasmen mencatat 377 dugaan pelanggaran selama dua gelombang pelaksanaan TKA SMA/SMK 2026. Sebanyak 308 temuan berasal dari gelombang pertama dan 69 lainnya dari gelombang kedua. Dari keseluruhan temuan itu, 14 kasus masuk kategori berat dan masih dalam pendalaman Inspektorat Jenderal.

Pemerintah menegaskan, penetapan sanksi harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang terverifikasi, bukan semata-mata informasi yang beredar di media sosial.

(Endro Yuwanto/Sumber: Kemendikdasmen)