Kapolri Tegaskan Belum Ada Tersangka Kasus Makar Terkait Penyadapan, Ini Penjelasannya
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. (Foto: Dok. Polri)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto hingga sejumlah pihak lainnya.
Polri masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi untuk mengungkap ada atau tidaknya unsur pidana makar. Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat menjawab pertanyaan awak media di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Belum, belum (penetapan tersangka, red.). Masih dalam proses,” kata Suyudi.
Suyudi menjelaskan, penyidik yang tergabung dalam tim khusus masih mendalami perkara tersebut. Tim itu dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Asep Safrudin.
Selain meminta keterangan sejumlah saksi, penyidik memeriksa berbagai barang bukti, termasuk perangkat elektronik atau gadget yang telah diamankan. Hasil pemeriksaan perangkat tersebut akan dipelajari untuk mencari keterkaitan dengan dugaan tindak pidana makar.
Baca Juga
“Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait, dengan pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya, itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” imbuh Suyudi.
Penanganan perkara dugaan makar tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Polri juga mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI. Berdasarkan catatan pada situs layanan informasi Kejaksaan yang diakses Selasa sore, SPDP itu memiliki nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum dan tertanggal 12 November 2026.
Dalam dokumen tersebut, penyidik mencantumkan sejumlah pasal dalam KUHP Tahun 2023, yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d. Selain itu, terdapat rujukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Dua ketentuan yang berkaitan dengan dugaan makar adalah Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023. Namun, pencantuman pasal dalam proses penyidikan belum berarti penyidik telah menetapkan seseorang sebagai tersangka makar.
Perkara ini juga perlu dibedakan dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Dalam perkara tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka.
Sebelumnya, Kapolri menyebut dugaan penyadapan menyasar sejumlah pihak, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Dengan demikian, proses hukum kini berjalan pada dua lingkup perkara yang berkaitan, tetapi memiliki fokus pembuktian berbeda. Penyidik masih harus memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana makar di luar dugaan penyadapan ilegal yang telah menjerat empat tersangka tersebut.
(A. Rayyan K/Sumber: Polri)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID