Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran, Ini Dasar Keputusannya

GEBRAK.ID, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut menjadi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terkait keabsahan dokumen tersebut.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membenarkan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan itu mencabut Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

“Ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen mengeluarkan surat keputusan tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019,” kata Abdul Mu’ti dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Keputusan tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026.

Melalui keputusan itu, pemerintah tidak hanya mencabut surat keterangan yang diterbitkan pada 2019, tetapi juga memerintahkan penarikan dokumen tersebut dari pihak yang dituju maupun pihak lain yang menguasainya. Kemendikdasmen turut menegaskan bahwa surat keterangan itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pencabutan tersebut merupakan pelaksanaan putusan MA yang memenangkan gugatan Subhan Palal.

MA sebelumnya mengabulkan permohonan kasasi Subhan melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan memerintahkan pejabat terkait mencabut dokumen itu.

“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Yusril, pemerintah tidak memiliki pilihan untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan tersebut, kata dia, juga sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ketentuan itu mengatur kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusannya.

Yusril menilai pencabutan suket bukan sekadar proses administratif, melainkan konsekuensi hukum dari putusan MA. Ia juga menyebut tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan yang telah dibatalkan dalam perkara tersebut.

Dengan terbitnya keputusan Nomor 206 Tahun 2026, Kemendikdasmen secara resmi menjalankan perintah pengadilan terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019.

(Saeful Imam/berbagai sumber)