KPK Dukung Polri Usut Dugaan Penyadapan Ilegal yang Seret Eks Kapolri Listyo Sigit

KPK mengaku belum mengetahui siapa saja pimpinan dan pegawainya yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Lembaga antirasuah meminta proses hukum di Polri berjalan transparan. (Foto: KPK)

GEBRAK.ID,JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendukung langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga tersangka lainnya. Dukungan tersebut disampaikan setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa KPK termasuk salah satu lembaga yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Polri. “KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Budi menjelaskan, dugaan penyadapan terhadap pihak-pihak di lingkungan KPK tidak serta-merta menunjukkan bahwa mereka berkaitan dengan perkara hukum tertentu.

Menurutnya, status sebagai objek penyadapan tidak dapat dimaknai sebagai indikasi keterlibatan seseorang dalam suatu kasus. KPK juga mengaku belum memperoleh informasi mengenai pimpinan maupun pegawai yang diduga menjadi sasaran penyadapan.Budi menegaskan, pengungkapan identitas pihak-pihak yang menjadi objek penyadapan merupakan bagian dari materi penyidikan Polri.

Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan dugaan penyadapan tersebut menyasar sejumlah kalangan, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, KPK, Kejaksaan, hingga aktivis dan mahasiswa.

Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Berdasarkan keterangan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob, sementara Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026.

Polri menyatakan penanganan perkara tersebut masih berjalan untuk mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

(A.Rayyan K/ berbagai sumber)