Petisi Bongkar Ijazah Anggota Dewan Tembus 24 Ribu Tanda Tangan, Ini Respons DPR dan KPU
Desakan agar ijazah seluruh anggota DPR RI dibuka dan diverifikasi kembali mendapat perhatian publik. (Foto ilustrasi: Dok. Kemenkeu RI)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Desakan agar ijazah seluruh anggota DPR RI dibuka dan diverifikasi kembali mendapat perhatian publik. Desakan ini mencuat tak lama usai Wakil Presiden Gibran Rakabuming berhenti dari jabatannya setelah keabsahan ijazah SMA-nya atau sederajat sempat jadi sorotan.
Petisi yang digagas Farida Octavia melalui platform Change.org itu telah mengumpulkan lebih dari 24 ribu tanda tangan hingga Selasa (17/11/2026) malam.
Petisi tersebut meminta pimpinan DPR bersikap transparan dengan membuka dokumen pendidikan para anggotanya, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Farida juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang ijazah secara independen dan terbuka.
Selain itu, ia mengajak seluruh anggota DPR secara sukarela memperlihatkan dokumen pendidikan mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Dalam petisinya, Farida menilai publik berhak memastikan bahwa para pembuat kebijakan memiliki kualifikasi pendidikan yang sah dan diperoleh melalui prosedur akademik yang benar.
Baca Juga
“Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” tulis Farida.
Jumlah dukungan terhadap petisi tersebut terus bertambah. Pada Selasa pukul 12.06 WIB, tercatat sekitar 21.600 orang telah menandatangani. Angka itu meningkat menjadi 24.608 tanda tangan pada Rabu (18/11/2026) pukul 07.55 WIB.
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dokumen persyaratan pendidikan calon anggota legislatif sebenarnya dapat ditelusuri melalui KPU.
“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyerahkan proses pemeriksaan keabsahan ijazah kepada KPU. Politikus PKB tersebut menghormati aspirasi masyarakat dan menilai keterbukaan latar belakang pendidikan pejabat publik merupakan hal penting.
“Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” ujar Lalu Hadrian.
Komisioner KPU RI Idham Kholik juga menegaskan seluruh anggota DPR telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal ketika mendaftar sebagai calon legislatif.
“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT (Daftar Calon Tetap) telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” kata Idham.
Idham merujuk Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan calon anggota DPR paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025, Idham merinci 191 anggota DPR berpendidikan terakhir SMA, satu orang D3, 146 orang S1, 168 orang S2, dan 74 orang S3.
Respons DPR dan KPU tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai transparansi dokumen pendidikan pejabat publik. Di tengah meningkatnya dukungan terhadap petisi, masyarakat masih menunggu bagaimana mekanisme keterbukaan dan verifikasi dokumen tersebut dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum.
(Saeful Imam/Berbagai Sumber)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID