Wilayah Usaha Pertambangan di Perairan Ujung Kulon Disorot, ESDM Berdalih Belum Ada Izin Tambang

Peta-Ujung-Kulon.jpg

Penetapan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menuai sorotan. Meski Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum menerbitkan izin tambang di kawasan tersebut, kebijakan itu tetap menyisakan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam melindungi wilayah konservasi. (Foto: istimewa)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Penetapan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menuai sorotan. Meski Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum menerbitkan izin tambang di kawasan tersebut, kebijakan itu tetap menyisakan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam melindungi wilayah konservasi.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan, Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk dalam wilayah pertambangan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Menurut dia, penetapan hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar kawasan taman nasional.

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” ujar Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran terhadap arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi. Terlebih, sebagian perairan itu telah masuk dalam WUP sejak penetapan wilayah pertambangan pada 2017 dan kembali dicantumkan dalam keputusan tahun 2022.

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan mendesak pemerintah mencabut Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Ia menilai penetapan tersebut berisiko terhadap kelestarian lingkungan, habitat badak Jawa, serta ruang tangkap dan sumber penghidupan nelayan pesisir.

Rieke mengingatkan pemerintah semestinya mengantisipasi potensi kerusakan sejak tahap penetapan wilayah, bukan menunggu dampak muncul.

Di sisi lain, Dwi menyebut sebagian perairan tersebut memiliki potensi mineral sehingga memenuhi kriteria teknis sebagai WUP. Ia menegaskan status WUP bukan izin untuk melakukan penambangan.

Setiap penerbitan izin usaha pertambangan, lanjutnya, harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan.

Meski demikian, pemerintah perlu membuka informasi secara transparan mengenai batas wilayah WUP dan kajian dampak lingkungannya. Publik juga berhak mengetahui bagaimana perlindungan habitat badak Jawa dan kepentingan nelayan dijamin jika suatu saat muncul permohonan kegiatan pertambangan di perairan tersebut.

(Devona R/Sumber: Kementerian ESDM)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID