Bahlil Bocorkan Struktur Kemenko Hilirisasi, ESDM dan BKPM Dipastikan Masuk

GEBRAK.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kementerian yang akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bahlil menyebut Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah dipastikan masuk dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi. Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menjadi salah satu kementerian yang berpotensi ikut berada di bawah koordinasi kementerian koordinator baru tersebut. “Saya sedikit memberikan bocoran bahwa kemungkinan besar yang sudah pasti itu adalah ESDM ya, sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Itu sudah pasti,” ungkap Bahlil kepada awak media di sela agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Bahlil mengatakan masih terdapat kemungkinan satu hingga dua kementerian lain yang berkaitan dengan agenda hilirisasi masuk dalam struktur koordinasi tersebut. Salah satu yang disebutnya adalah Kementerian Perindustrian. “Mungkin ada satu-dua kementerian lagi yang terkait dengan hilirisasi. Mungkin juga, mungkin ya, mungkin Kementerian Perindustrian,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, keterlibatan Kementerian Perindustrian berkaitan dengan posisi industrialisasi sebagai instrumen untuk menciptakan nilai tambah dalam agenda hilirisasi. ANTARA juga melaporkan Bahlil menyebut hilirisasi berkaitan erat dengan industrialisasi karena peningkatan nilai tambah sumber daya membutuhkan instrumen industri.

Struktur Kelembagaan Masih Dibahas
Meskipun Bahlil telah memberikan gambaran mengenai kementerian yang akan berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, struktur kelembagaan secara resmi masih menunggu regulasi pemerintah.

Bahlil sebelumnya mengonfirmasi bahwa peraturan presiden yang mengatur fungsi dan struktur Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi belum diterbitkan. Menurut dia, struktur serta perpres terkait kementerian koordinator tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Dengan demikian, penyebutan Kemenperin dalam struktur tersebut belum bersifat final. Berbeda dengan ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang oleh Bahlil disebut sudah pasti berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi.

BKPM Tidak Dibubarkan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya memastikan keberadaan kementerian yang dipimpinnya tetap ada meskipun Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dibentuk. “Iya, ada [Kementerian BKPM] lah,” ungkap Rosan usai menghadiri agenda International Sustainability Forum (ISF) 2026, Selasa (6/10/2026).

Rosan mengatakan mekanisme teknis mengenai integrasi dan koordinasi kelembagaan masih menunggu regulasi resmi pemerintah. Karena itu, pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah terkait tata kerja kementerian tersebut. “Kita menunggu arahan saja; yang penting koordinasi selalu baik,” tuturnya.

Usulan Memperluas Koordinasi
Rencana struktur Kemenko Hilirisasi juga mendapat perhatian dari Center of Economic and Law Studies (Celios). Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira sebelumnya mengusulkan agar Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan turut berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.

Menurut Bhima, integrasi tersebut diperlukan untuk memperpendek rantai birokrasi dalam pelaksanaan agenda hilirisasi dan transisi energi. “Nah, yang jadi catatan adalah seharusnya Kemenkonya Bahlil ini membawahi juga Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, sehingga bahkan fungsi dari Kemenko Perekonomian ke depan tidak lagi dibutuhkan. Kalau hilirisasi dan transisi energi ini kan dua dua motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan lebih banyak serap tenaga kerja,” kata Bhima kepada Bloomberg Technoz, Senin (5/10/2026).

Bhima juga menilai Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional perlu diintegrasikan dengan Kemenko baru agar koordinasi lintas kementerian dapat dilakukan secara lebih langsung. “Karena kalau hanya menarik investasi kemudian ada Satgas Hilirisasi di bawah ESDM tidak cukup karena itu baru investasi yang sifatnya masih olahan primer, tetapi penataan kawasan industrinya, kemudian bagaimana bisa mendorong ekspor di tengah berbagai hambatan perdagangan, memperluas pasar ekspor itu ada di bawah kementerian teknis,” ungkap Bhima.

Dibentuk Bersamaan
Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi bagian dari perubahan struktur pemerintahan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Bahlil Lahadalia untuk merangkap sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Bahlil dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Dalam pelaksanaan tugasnya, ia kemudian memberikan gambaran mengenai integrasi kelembagaan Kemenko baru dengan Kementerian ESDM.

Bahlil juga mengatakan operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi untuk sementara menggunakan anggaran Kementerian ESDM. Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar pembentukan kementerian koordinator baru tidak menambah beban anggaran negara. Struktur final Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi selanjutnya akan ditentukan melalui regulasi resmi pemerintah. Untuk saat ini, ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah disebut Bahlil sebagai bagian yang pasti, sedangkan Kemenperin masih berada pada tahap kemungkinan. (*)

(Zaky Al Hamzah/bloombergtechnoz)