Produsen Mobil Hybrid Ngotot Minta Bebas Ganjil-Genap Jakarta, Menperin: Itu yang Paling Mereka Rindukan

Saat ini, kebijakan bebas ganjil-genap di Jakarta memang baru dinikmati oleh kendaraan listrik berbasis baterai (BEV). (Foto: Astra)

GEBRAK. ID, JAKARTA – Mimpi produsen mobil hybrid agar kendaraannya bisa melenggang bebas di jalanan Jakarta tanpa terhalang aturan ganjil-genap kembali mencuat. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengungkapkan bahwa insentif nonfiskal berupa pembebasan ganjil-genap menjadi permintaan utama industri otomotif saat ini.

Insentif Fiskal Sudah Ada, Tapi Kurang Menggigit

Sarmuji menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyediakan insentif fiskal bagi mobil hybrid. Namun, fasilitas tersebut diberikan dengan syarat ketat, seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 60 persen dan komitmen investasi tertentu. Meski demikian, menurut Sarmuji, insentif fiskal tersebut belum cukup memuaskan pelaku industri. “Tetapi sebenarnya yang paling mereka rindukan ya di samping insentif yang tadi sudah diberikan itu adalah insentif yang non-fiskalnya juga,” ujar Sarmuji di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Jakarta Jadi Kunci, Daerah Lain Masih Bebas

Menariknya, Sarmuji menyoroti bahwa pasar mobil hybrid di luar Jakarta sejatinya masih sangat terbuka lebar. Alasannya sederhana: kebijakan ganjil-genap belum diterapkan secara masif di daerah lain. “Tapi sebenarnya kota-kota yang menerapkan ganjil-genap itu kan enggak terlalu banyak dan baru di Jakarta,” kata Sarmuji. Oleh karena itu, jika Pemprov DKI Jakarta mau memberikan angin segar berupa pembebasan ganjil-genap bagi kendaraan rendah emisi, antusiasme pasar diprediksi akan meledak.

“Andaikata Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil beremisi rendah, tentu mereka akan jauh lebih semangat lagi,” tambahnya.

Mobil Listrik Sudah Menikmati, Hybrid Masih Menunggu

Saat ini, kebijakan bebas ganjil-genap di Jakarta memang baru dinikmati oleh kendaraan listrik berbasis baterai (BEV). Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan menegaskan komitmennya untuk terus membebaskan mobil listrik dari aturan tersebut sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi.

Sementara itu, mobil hybrid yang juga diklaim memiliki emisi lebih rendah belum mendapatkan privilege serupa. Padahal, produsen seperti Honda telah menyambut positif wacana ini karena dinilai memberikan daya tarik tambahan bagi konsumen.

Kementerian Perindustrian sendiri menargetkan kepastian skema insentif untuk kendaraan elektrifikasi, termasuk hybrid dan PHEV, dapat rampung tahun ini.

(Dinar K/ berbagai sumber)