Mendagri Tito Karnavian Minta Diskominfo Daerah Diperkuat, Ini Alasannya

GEBRAK.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam menyampaikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Penguatan tersebut dinilai penting agar informasi publik tersampaikan secara efektif dan masyarakat memahami berbagai langkah yang dijalankan pemerintah.

Pesan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (14/10/2026). Kegiatan berlangsung secara hybrid dan diikuti Tito secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Menurut Tito, dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara demokrasi. Persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah juga dipengaruhi oleh informasi yang beredar melalui media.

“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” kata Tito.

Tito juga mengingatkan tantangan komunikasi di era digital, termasuk fenomena firehose of falsehood atau penyebaran informasi keliru secara masif dan berulang. Pola tersebut berpotensi membuat informasi yang tidak benar lebih mudah menarik perhatian masyarakat dibandingkan fakta yang disampaikan dengan intensitas lebih rendah.

Karena itu, pemerintah perlu mengomunikasikan program dan capaian secara terencana, konsisten, serta mudah dipahami. Dalam hal ini, Diskominfo di tingkat daerah diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah pusat untuk menyelaraskan pesan kepada masyarakat.

“Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, Dinas Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman Dinas Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu (narasinya),” ujarnya.

Tito turut mendorong pengelolaan media secara sistematis, baik melalui media konvensional maupun media sosial. Ia meminta Diskominfo tingkat provinsi serta kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI agar informasi mengenai program pemerintah pusat selaras dengan pemberitaan tentang pelaksanaan dan capaian di daerah.

“Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman Dinas Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom,” ungkapnya.

Anggaran dan SDM Diskominfo Perlu Mendapat Perhatian

Selain koordinasi, Mendagri menyoroti perlunya peningkatan dukungan terhadap Diskominfo. Menurutnya, urusan komunikasi dan informatika yang termasuk pelayanan wajib non-pelayanan dasar berpotensi belum menjadi prioritas di sejumlah daerah.

Padahal, komunikasi publik membutuhkan dukungan anggaran, personel, peralatan, serta jenjang karier yang memadai.

“Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas,” tegas Tito.

Tito juga meminta pemerintah daerah menyusun perencanaan anggaran secara jelas dan menempatkan kepala Diskominfo yang memahami bidang komunikasi dan informatika. Langkah tersebut diharapkan membuat pengelolaan informasi pemerintah berjalan lebih efektif.

“Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi,” tandas Tito.

Sementara itu, Bakom RI mengusung tema “Dua Tahun Gerak Nyata” untuk menandai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tema tersebut menjadi landasan komunikasi berbagai program dan capaian pemerintah kepada publik.

Rapat koordinasi itu turut dihadiri Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan serta perwakilan kepala Diskominfo dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

(Sulistio/Sumber: Puspen Kemendagri)