10.070 Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi, Transaksi Capai Rp208,64 Miliar
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono (tengah) meninjau Koperasi Merah Putih Desa Nglawak, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (12/5/2026). (Foto: ANTARA/HO-Kemenkop)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Sebanyak 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tercatat telah beroperasi di seluruh Indonesia hingga 15 Oktober 2026 atau dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sepanjang dua tahun tersebut, nilai transaksi koperasi tersebut sepanjang 2026 mencapai Rp208,64 miliar berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) per 16 Oktober 2026.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyebut KDKMP dikembangkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok hingga pemasaran hasil pertanian dan produk usaha masyarakat setempat.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, mengatakan koperasi tersebut diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal. “KDKMP dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dapat memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar bagi petani serta pelaku usaha lokal,” ujar Kurnia dalam keterangan di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Menurut Kurnia, keberadaan koperasi diharapkan membantu menjaga ketersediaan barang, memperkuat posisi tawar produsen, dan meningkatkan perputaran ekonomi agar manfaatnya lebih banyak dirasakan masyarakat desa.
Transaksi Koperasi Capai Rp208,64 Miliar
Berdasarkan dashboard Simkopdes per 16 Oktober 2026, jumlah transaksi KDKMP sepanjang tahun ini tercatat sebanyak 85.427 transaksi dengan nilai total Rp208,64 miliar. Beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kemasan lima kilogram menjadi produk dengan nilai transaksi tertinggi, yakni Rp92,98 miliar. Posisi berikutnya ditempati minyak goreng dengan nilai transaksi Rp47,07 miliar.
Baca Juga
Data tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan kebutuhan pokok menjadi bagian penting dari kegiatan usaha KDKMP. Pemerintah berharap koperasi dapat berperan dalam menjaga ketersediaan barang sekaligus memperkuat distribusi produk di tingkat desa.
Selain menyediakan kebutuhan pokok, KDKMP juga diarahkan menjadi saluran pemasaran hasil pertanian dan produk usaha masyarakat. Dengan pola tersebut, produsen lokal diharapkan memiliki akses pasar yang lebih luas.
Sebanyak 28.402 Koperasi Rampungkan Gedung dan Gerai
Dari sisi infrastruktur, Simkopdes mencatat sebanyak 28.402 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan gedung dan gerai melalui Agrinas Pangan Nusantara hingga 16 Oktober 2026.
Pembangunan tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk setiap koperasi. Dari total koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan tersebut, sebanyak 10.070 KDKMP menjadi sasaran pemantauan pemerintah untuk memastikan kesiapan operasional, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha. Pemantauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan fisik koperasi dapat diikuti dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang berjalan.
Pemerintah mendorong KDKMP agar tidak hanya menjadi tempat penyediaan kebutuhan pokok, tetapi juga berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal yang menghubungkan petani, pelaku usaha, dan konsumen. Melalui penguatan fungsi tersebut, koperasi desa diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan daya saing produsen lokal, serta mendorong perputaran ekonomi yang lebih besar di tingkat desa dan kelurahan. (*)
(Zaky Al Hamzah/antaranews)
Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID