Greenpeace Bentangkan Spanduk Protes di Bundaran HI, Pemerintah Beri Respons Ini

GEBRAK.ID, JAKARTA — Aksi damai Greenpeace Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), menyoroti dua persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat, yakni krisis iklim dan kenaikan biaya hidup. Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI merespons aksi tersebut dengan menyatakan komitmen menangani persoalan lingkungan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Enam aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk berukuran besar dari Patung Selamat Datang. Salah satu pesan yang mereka sampaikan berbunyi, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.

Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Greenpeace menilai dampak perubahan iklim tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan cuaca ekstrem dan bencana ekologis mengancam keselamatan serta kesehatan warga. Dampaknya juga merembet ke pendapatan masyarakat, mata pencaharian, dan harga pangan.

“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” ujar Jeanny, dikutip dari situs resmi Greenpeace Indonesia.

Menurut Jeanny, masyarakat menghadapi tekanan berlapis akibat kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK). Greenpeace juga menilai pemerintah perlu menghadirkan solusi yang lebih nyata terhadap dampak krisis iklim dalam kehidupan sehari-hari.

Aksi tersebut berujung pada dibawanya enam aktivis ke kantor polisi. Hingga laporan pada Selasa (20/10/2026) petang diterbitkan, belum ada keterangan resmi kepolisian mengenai status hukum mereka.

Bakom: Pemerintah Hormati Kebebasan Berpendapat

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan pemerintah menghormati aksi Greenpeace sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Ia menegaskan bahwa persoalan krisis iklim dan biaya hidup juga menjadi perhatian Presiden Prabowo.

“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” kata Syahganda dalam keterangan tertulis.

Syahganda menjelaskan, pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, Prabowo mengarahkan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak. Pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Program tersebut mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat, tambahan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak satu juta ton, serta kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.

Syahganda mengajak Greenpeace menyampaikan data dan rekomendasi kepada kementerian terkait agar menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah.

Greenpeace sendiri merupakan organisasi kampanye lingkungan internasional yang berdiri pada 1971 di Vancouver, Kanada. Greenpeace Indonesia aktif sejak 2005 dengan fokus pada perlindungan hutan, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan. Organisasi ini menyatakan tidak menerima pendanaan dari pemerintah, partai politik, maupun perusahaan, melainkan mengandalkan dukungan individu dan yayasan yang sejalan dengan misinya.

(Saeful Imam/Sumber: Greenpeace Indonesia, Bakom RI)