Peserta Capai 3,8 Juta Siswa, Pelanggaran TKA SMA 2026 Turun 78 Persen

GEBRAK.ID, JAKARTA — Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SMA/MA dan SMK/MAK diikuti sekitar 3,8 juta peserta. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat tingkat kehadiran pada gelombang kedua menembus 97 persen. Menariknya, jumlah dugaan pelanggaran tata tertib juga turun hingga 78 persen dibandingkan gelombang pertama.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyampaikan hasil evaluasi tersebut dalam temu media di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (9/11/2026). Menurut dia, pelaksanaan tahun ini menunjukkan peningkatan jumlah peserta dibandingkan periode sebelumnya.

“Secara umum, partisipasi tahun ini memang berada di sekitar 3,8 juta peserta, dibandingkan sekitar 3,4 juta pada tahun sebelumnya. Kami juga melihat bagaimana penanganan gangguan teknis dan pengawasan integritas selama pelaksanaan TKA,” ujar Toni.

TKA SMA 2026 berlangsung melalui dua gelombang utama dan satu gelombang khusus. Gelombang pertama pada 26-29 Oktober diikuti 2.118.746 pendaftar. Dari jumlah tersebut, 1.813.155 peserta menggunakan moda daring dan 305.591 peserta mengikuti tes secara semi daring.

Sementara itu, gelombang kedua pada 2-5 November mencatat 1.643.553 pendaftar. Sebanyak 1.416.281 peserta mengikuti tes secara daring, sedangkan 227.272 lainnya menggunakan moda semi daring. Tingkat kehadiran pada gelombang kedua konsisten di atas 96 persen, bahkan mencapai 97,15 persen pada hari kedua.

Adapun gelombang khusus mencatat 103.362 pendaftar, termasuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C. Hasil TKA bagi kelompok tersebut dapat digunakan untuk penyetaraan capaian pembelajaran dengan pendidikan formal.

Selain partisipasi, aspek integritas menjadi perhatian dalam evaluasi Kemendikdasmen. BKPDM mencatat 308 dugaan pelanggaran tata tertib pada gelombang pertama. Jumlah itu turun menjadi 68 temuan pada gelombang kedua, atau berkurang sekitar 78 persen.

Toni menyebut salah satu pelanggaran yang ditemukan pada gelombang pertama berupa siaran langsung dan unggahan foto dari ruang ujian. Meski tidak semua unggahan memperlihatkan isi soal, tindakan tersebut tetap melanggar ketentuan pelaksanaan tes.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen, Rahmawati, menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus melalui pemeriksaan sebelum pemerintah menentukan sanksi.

“Kami cukup berhati-hati ketika menjatuhkan sanksi. Ini tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan bukti yang ada di media sosial, tetapi juga melalui proses pendalaman,” jelas Rahmawati.

Kemendikdasmen juga menangani kendala teknis yang sempat muncul pada 27 Oktober. Pemerintah memberikan kesempatan kepada peserta terdampak melalui sesi khusus pada 30 Oktober 2026. Dari peserta yang dijadwalkan, sebanyak 76,7 persen hadir mengikuti tes susulan tersebut.

Untuk memperkuat layanan, Kemendikdasmen meningkatkan kapasitas layanan basis data bank soal dan manajemen koneksi, masing-masing dari dua menjadi sepuluh unit layanan.

Pengawasan TKA turut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, Ombudsman RI, serta Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen. Pemerintah menegaskan setiap laporan dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan.

(Endro Yuwanto/Sumber: Kemendikdasmen)