Rapat Kerja dengan DPR RI: Kapolri Bongkar Peran 4 Jenderal dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit Disebut Pemberi Perintah

Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan rantai komando penyadapan ilegal melalui sistem LIMS. Hasil penyadapan disebut dilaporkan secara berjenjang hingga mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Foto: youtube DPR-RI)

GEBRAK.ID,JAKARTA–Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan keterlibatan empat perwira tinggi Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Pemaparan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut, Suyudi menyebut dugaan perintah penyadapan berasal dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perintah itu kemudian disampaikan kepada mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Selanjutnya, instruksi tersebut diteruskan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Menurut Suyudi, perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Proses tersebut disebut tidak dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Lima Tahapan Penyadapan Ilegal

Suyudi menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan praktik penyadapan berlangsung melalui lima tahapan.

Pertama, pemberian perintah penyadapan.

Kedua, memasukkan nomor telepon target ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi yang semestinya.

Ketiga, pelaksanaan penyadapan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan, mengekspor rekaman, dan membuat transkrip percakapan.

Keempat, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang hingga kepada Listyo Sigit.

Kelima, penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX.

Suyudi menyebut penghapusan data tersebut diduga dilakukan pada Oktober 2026 atas perintah Ahrie Sonta dan dilaksanakan tim Technical Supporting Unit (TSU).

Empat Jenderal Jadi Tersangka

Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution. Kasus tersebut menjadi perhatian Komisi III DPR karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan akses terhadap sistem penyadapan kepolisian.

Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan telah menerima permohonan perlindungan dari delapan saksi terkait perkara ini. Salah satu pemohon juga mengajukan diri sebagai justice collaborator. Permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan LPSK. Seluruh dugaan keterlibatan para tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

(A. Rayyan K/ berbagai sumber)